inilahbali.com, Denpasar: Gubernur Bali Made Mangku Pastika berharap Badan Pemeriksa Keuangan bisa menjadi partner Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar bisa melakukan langkah-langkah preventif, menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berujung pada gagalnya pembangunan.

Harapan itu diungkapkan Mangku Pastika dalam sambutannya pada acara serah terima kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali di Aula Hotel Puri Saron Seminyak, Kuta, Kamis (17/10/2013).

Serah terima jabatan dilakukan dari pejabat lama Efdinal, SE, MM kepada pejabat yang baru, Arman Syifa, M.Acc, Ak. Pejabat lama Efdinal selanjutnya menempatai jabatan baru sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, sedangkan pejabat baru sebelumnya adalah pejabat di Auditorat Keuangan Negara I.

Gubernur mengharapkan pergantian pejabat di lingkungan BPK bisa lebih mengoptimalkan pengawasan baik internal maupun eksternal. Meski diakui opini WDP (Wajar dengan pengecualian) yang dicapai Pemprov Bali disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan semua aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam menyelenggarakan program-program pembangunan.

Akan tetapi Gubernur berkomitmen untuk bisa meningkatkan status dari WDP menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan cara melakukan pengendalian internal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk itu pihaknya harus selalu melakukan koordinasi dengan BPK untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik. Dengan status WTP ini berarti sudah tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang bersih akuntable, transparan sehingga pembangunan yang bisa berjalan dengan baik yang pada ujungnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu anggota BPK RI, Dr Faisal Jalil dalam sambutannya mengatakan bahwa, meskipun Bali mendapat status WDP, tetapi pengelolaan keuangan Bali masih terbaik nomor dua setelah Pemprov Sulawesi Selatan.

“Status WDP sebenarnya bukan suatu masalah besar, semua itu masih sangat bisa diperbaiki asalkan ada koordinasi yang baik antara BPK dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaan keuangan. Status WTP sangat mudah didapat asalkan semua aturan yang ada bisa diikuti karena semua aturan yang ada adalah produk pemerintah, “ pungkasnya.

Hadir pada acara serah terima jabatan itu anggota DPR RI, Anak Agung Rai, Bupati Badung, Anak Agung Gede Agung, Bupati Tabanan Eka Wiryastuti, Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, dan Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana. (der)

inilahbali.com, Badung: Perhatian Pemerintah Kabupaten Badung dai tahun ke tahun terhadap keberadaan subak terus meningkat. Ini bisa dilihat dari penganggaran dananya yang terus bertambah.

Dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2013, anggaran dialokasikan Rp 8 miliar lebih bagi 212 subak yeh dan subak abian, atau dengan kata lain masing-masing subak mendapatkan Rp 35 juta. Sementara pada 2014 mendatang, di anggaran APBD induk saja dirancang Rp6,7 miliar lebih.

“Jadi perhatian Pemkab Badung terhadap subak terus meningkat,” ujar kepala Bappeda dan Litbang Pemkab Badung, I Wayan Suambara saat tampil sebagai nara sumber pada acara Rembug Tani 2013 di Badung, Rabu (16/10).

Tidak hanya subak, juga pemberian hibah kepada kelompok tani meningkat dari Rp658 juta di tahun 2012 menjadi Rp 1,4 miliar lebih pada tahun 2013.

Suambara juga mengatakan anggaran untuk sektor pertanian dalam arti luas pada 2014 di APBD induk saja dirancang Rp83,9 miliar lebih, sedangkan pada 2013 mencapai 96,4 miliar lebih.

“Anggaran untuk sektor pertanian dalam arti luas di Badung setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, “ kata Suambara.

Dalam presentasinya yang berjudul Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap Subak dalam rangka Pembangunan Sektor Pertanian tersebut, Suambara mengungkapkan bahwa dalam kerangka kebijakan revitalisasi subak dan pertanian, Pemkab Badung telah memberi dukungan baik dari segi dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas, sarana prasarana, pemasaran maupun dukungan anggaran.

Subsidi Benih

Disebutkan pula, bahwa Pemkab Badung telah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan pertanian dan mengurangi alih fungsi lahan yaitu dengan memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekurang-kurangnya 20% bagi lahan pertanian dan pembebasan PBB bila lahan pertanian terdapat pada jalur hijau.

“Di luar dari itu Badung juga akan memberikan subsidi benih dan pupuk mencapai Rp. 3,8 miliar lebih di tahun 2014 mendatang,” tambahnya.

Di bagian lain, Suambara menjelaskan bahwa untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani (JUT) dan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dari APBN dan APBD 2014 masing-masing sebesar Rp9,6 miliar lebih dan Rp. 11,4 miliar lebih. Selain itu anggaran peningkatan, pemeliharaan dan normalisasi jaringan irigasi di Badung untuk tahun 2014 dirancang Rp 23,9 miliar lebih.

Ketua DPC HKTI Badung, I Nyoman Sujastra mengatakan, rembug tani ini merupakan pertemuan awal dari kegiatan rembug tani yang skupnya lebih besar yang akan digelar bulan Nopember nanti di Petang. Melalui rembug tani diharapkan nanti menghasilkan sebuah rekomendasi untuk mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di sektor pertanian.

“Rembug tani ini merupakan sebuah sinergi antara HKTI dan Pemkab Badung dengan petani melalui pekaseh/kelian subak guna mewujudkan ketahanan pangan di Badung,” jelasnya. (der)