Author Archives: IGR. Suryana

Gubernur Pastika Tertarik Pendidikan Berbasis Hindu

Gubernur Pastika Tertarik Pendidikan Berbasis Hindu

Gubernur Made mangku Pastika pada acara Konferensi Internasional Pendidikan untuk Perdamaian di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar.

Gubernur Made Mangku Pastika pada acara Konferensi Internasional Pendidikan untuk Perdamaian di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar.


inilahbali.com, DENPASAR –
Konsep pendidikan berbasis Hindu yang diterapkan Universitas Maharishi di Amerika Serikat menyita perhatian Gubernur Bali Made Mangku Pastika.  Orang nomor satu di Pemprov Bali ini meyakini, penerapan konsep hidup Hindu dalam sistem pendidikan mampu mewujudkan dunia pendidikan yang lebih damai.

“Kita mendambakan cara hidup yang berdasarkan Hindu, karena kita percaya hal tersebut  akan membawa vibrasi perdamaian ke seluruh dunia,” kata Gubernur Pastika pada Konferensi Internasional Pendidikan untuk Perdamaian di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (03/02/2017).

Menurut Pastika,  perdamaian berawal dari diri sendiri. Tidak mungkin ada perdamaian bila manusia tidak bisa mengendalikan sifat-sifat buruk di dalam diri manusia  (Sad Ripu dan Sapta Timira). Untuk itu, Pastika berharap penerapan konsep Hindu mampu mendorong pendidikan di Bali bisa berkembang  lebih baik lagi, mengingat potensi yang dimiliki Bali hanyalah manusia, budaya, kepercayaan, dan alam. Untuk meyakinkan para peserta konferensi, Gubernur Pastika mencontohkan siswa SMA Bali Mandara yang sudah sukses dalam menerapkan pola pendidikan ini.

Misalnya dengan melakukan meditasi dua kali sehari, kata Pastika, siswa di sekolah itu bisa melaksanakan berbagai kegiatan mulai  pukul 04.00 hingga pukul 22.00  dengan baik.
“Saya bermimpi sekolah kita di Bali seperti  itu. Anak-anak inilah yang akan memengaruhi  Indonesia dan dunia,” kata mantan Kapolda Bali ini.  Lanjut Pastika yang asal Buleleng ini, bahwa pola pikir manusia sangat ditentukan oleh pola pendidikan. Oleh karena itu, dia minta kepada peserta konferensi yang berasal dari kalangan pendidikan untukmendengarkan konsep pendidikan model Hindu yang  dikembangkan Universitas Maharishi.

“Meskipun tidak harus serta merta menerima, karena masing-masing pendidik memiliki cara terbaik sesuai dengan kemampuan anak didiknya,” ujar mantan Kalakhar Badan Narkotika Nasional (BNN) ini.

Sementara Ketua Panitia, I Wayan Sutrisna yang juga Presiden World Peace Bali Schools Project mengatakan dengan menghadirkan tokoh-tokoh internasional yang sudah membantu banyak negara di dunia diharapkan bisa membuat sistem pendidikan di Bali lebih baik dan lebih mudah.

“Model pendidikan ini sudah diterapkan selama lima tahun di SMA Bali Mandara dan dua  tahun di SMK Bali Mandara. Hasilnya luar biasa,” katanya.

Konferensi internasional ini menghadirkan narasumber internasional seperti Maharishi University of Management, AS dan the Global Country of World Peace. ges

Program ‘Bali Mandara’ Sabet Dua Penghargaan MDGs Nasional

inilahbali.com, DENPASAR – Pemprov Bali melalui program ‘Bali Mandara’(maju, aman, damai, sejahtera)-nya berhasil meraih penghargaan Millenium Development Goals (MDGs) dari pemerintah pusat. Predikat yang diraih yaitu sebagai provinsi terbaik kedua untuk kategori pencapaian MDGs, dan juga sebagai provinsi terbaik kedua untuk kategori indikator MDGs.

Penghargaan ini diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Sofyan Djalil kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembanguan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali , I Putu Astawa, mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada acara pembukaan Musyawar Perncanaan Pembangunan Nasional ( Musrenbangnas) 2016 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (20/4).

Putu Astawa menjelaskan penghargaan ini merupakan bentuk pencapaian Pemprov Bali atas beberapa program unggulan dalam mewujudkan masyarakat Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera (Mandara).

“Ini penghargaan atas capaian Pemprov Bali yang menunjukkan program Bali Mandara sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan,” ujar Astawa.

Menurut Astawa, visi pembangunan Bali melalui program Bali Mandara sangat sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai MDGs itu sendiri. Ia mencontohkan dari ketujuh sasaran yang menjadi target MDGs, yakni di bidang kesehatan, Pemprov Bali sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), di bidang pendidikan Pemprov Bali juga sudah menggelontorkan program bea siswa bagi siswa miskin, dan pendirian SMA dan SMK Bali Mandara.

Begitu juga dari segi kepedulian terhadap lingkungan hidup, Pemprov juga memiliki program Green Province dan Sistem Pertanian Teritegrasi (Simantri) yang saling mendukung. (der)

Hari Suci ‘Tumpek Landep’ Pertajam Pikiran dan Hati Nurani

Gubernur Pastika saat memberikan dharma wacana pada hari suci Tumpek Landep.

Gubernur Pastika saat memberikan dharma wacana pada hari suci Tumpek Landep.

inilahbali.com, DENPASAR – Hari suci ‘Tumpek Landep’ khususnya di Bali selama ini identik dengan menyembahyangi perkakas atau benda-benda tajam, lazimnya senjata dan sejenisnya. Bahkan juga merambah pada kendaraan, maka tak heran kalau di jalanan baik sepeda motor maupun mobil terutama milik orang Hindu akan terlihat bergelantungan atribut persembahyangan misalnya gantungan, atau juga tamiang.

Bagi Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Tumpek Landep tidaklah hanya menjadi perayaan bagi benda-benda tajam, namun hendaknya dimaknai sebagai momentum yang relevan untuk menajamkan pikiran, hati nurani serta kualitas spiritual agar benar-benar mampu melaksanakan tugas mengemban swadarma bagi seorang pemimpin.

“Menurut pendapat saya, Tumpek Landep tidak seperti jaman dahulu di jaman agraris dimana orang-orang mempertajam arit, cangkul ataupun keris yang digunakan untuk berperang. Namun saat ini yang perlu kita pertajam adalah pikiran dan hati nurani kita agar nurani dan otak kita tetap landep,” ujar Pastika ketika memberikan dharma wacana sekaligus melaksanakan pujawali serangkaian Piodalan Pura Penataran Agung Kerta Sabha yang jatuh pada Saniscara Kliwon Wuku Landep atau yang lebih dikenal sebagai hari Tumpek Landep, Sabtu (18/10).

Untuk itu, Gubernur Pastika berharap momen piodalan dan Tumpek Landep ini dimanfaatkan khususnya bagi seorang pemimpin untuk meneguhkan komitmen dalam melaksanakan swadharma sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

Menurutnya, ini hal yang paling penting bagi pemimpin. Karena pemimpin memberi arah kepada anak buah. Menajamkan emosi serta kualitas spiritual kita sehingga benar-benar dapat merespon segala permasalahan yang ada

Pastika juga menerangkan tentang filosofi yang mengandaikan seorang pemimpin laksana kartika (bintang), yang harus dapat memberi arah, harus bulat seperti bulan bisa memberi cahaya penerangan, harus laksana samudra bisa menampung semua masalah, harus sebagai pertiwi dan bumi memberi kesejahtraan tempat tinggal dan memberi makan, harus seperti bayu sebagai angin yang dapat masuk ke relung-relung kehidupan, harus bertenaga, kuat fisiknya, serta menjadi agni harus bisa menentukan ini benar ini salah, tidak peduli siapapun.

Upacara piodalan yang kali ini dipuput oleh Ida Peranda Istri Mayun dari Griya Tegal Denpasar diawali dengan mendak keris oleh Gubernur Pastika, Ny. Ayu Pastika dan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, dari tempat penyimpanannya di Jaya Sabha untuk distanakan di Pura Penataran Agung Kerta Sabha.

Acara dilanjutkan dengan tari rejang dan tari topeng. Usai prosesi mecaru, Gubernur dan Ny. Pastika serta jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melakukan persembahyangan bersama. (ana)

Sikapi UU Desa, Pilihan Desa Adat Segera Disimulasikan

Suasana pembahasan UU Desa di rumah dinas Gubernur Bali Kertha Sabha yang dipimpin Made Mangku Pastika.

Suasana pembahasan UU Desa di rumah dinas Gubernur Bali Kertha Sabha yang dipimpin Made Mangku Pastika.

inilahbali.com, DENPASAR – Setelah terjadi pembahasan dan perdebatan panjang dan alot dalam menyikapi pilihan ‘desa adat’ atau ‘desa dinas’ sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, akhirnya pilihan Bali mengerucut ke pilihan desa adat. Bahkan segera akan simulasikan dengan berbagai konsekuensinya.

Hal itu terungkap dalam pembahasan lanjutan di rumah dinas Gubernur Bali Gedung Kertahsabha Denpasar,Jumat (17/10). Pertemuan ini menindaklanjuti arahan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendagri, Tamrizi A. Karim, yang dilakukan Kamis (16/10) di Gedung Wiswa Sabha kantor Gubernur Bali Renon.

Hadir dalam pertemuan di Kerthasabha itu seperti anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Bali, anggota DPRD Bali, Bendesa Agung MUDP Provinsi Bali, Sabha Purohito serta Kepala SKPD Provinsi Bali.

Dalam pertemuan intern yang dipimpin Gubernur Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta dan Sekda Provinsi Bali Cok Ngurah Pemayun, menyampaikan bahwa selama ini telah banyak lembaga dan pihak melakukan kajian tentang pilihan pendaftaran desa adat atau desa dinas dengan segala argumentasi. Begitu pula dengan diskursus dan rapat yang telah berkali-kali dilakukan di Pemprov Bali namun belum juga menemukan kata sepakat.

“Selama ini saya sudah memberikan waktu pihak-pihak untuk berargumentasi dan semua memiliki pendapat yang berbeda-beda. Saya yakin semua pihak menunggu pendapat Gubernur sehingga pertemuan ini merupakan momentum yang baik untuk itu,” ujarnya.

Lebih jauh Pastika mengurai bahwa dari beberapa pihak yang sudah menemuinya seperti MUDP, Sabha Purohito, serta anggota DPR RI, I Wayan Koster sepakat untuk mendaftarkan desa adat (desa pakraman).

“Setelah saya menerima laporan dari beberapa pihak, agar tidak berlarut-larut sekarang sudah saatnya menentukan masa depan Bali, yakni opsi untuk mendaftarkan desa dinas kita simpan dulu. Kita simulasikan desa adat dengan segala konsekuensinya, namun saya minta Tim Provinsi untuk membuat daftar pertanyaan yang nantinya akan dibuat naskah akademiknya,” papar Pastika.

Pastika juga menghimbau DPRD Prov. Bali yang dibantu oleh semua pihak yang hadir untuk segera membentuk pansus dan menyusun Ranperda yang akan disahkan bersama. Bahkan Pastika juga menegaskan, semua pihak harus bisa menjamin bahwa 1.488 desa adat yang ada di Bali bisa terdaftar semuanya di pusat.

Pasalnya karena Pastika yang bersama MUDP Tahun 2004 lalu mengesahkan desa pakraman di Pura Samuan Tiga yang selalu komit menyatakan bahwa “walaupun langit runtuh, desa pakraman harus tetap ada”. Serta ia berharap hendaknya perda tersebut juga yang nantinya bisa menjawab kekhawatiran masyarakat selama ini akan hilangnya otonominya jika desa adat didaftarkan.

Sementara itu, anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika menyampaikan bahwa ini merupakan momentum serta pilihan yang luar biasa untuk menyelamatkan Bali ke depan, karena selama ini aturan cenderung pada kelompok mayoritas sehingga sudah saatnya mengambil keputusan strategis.

“Dalam Bab XIII UU Desa tentang ketentuan khusus desa, jelas tersirat bahwa semua diturunkan ke perda sehingga saya setuju untuk segera dibentuk pansus dan kami di DPD RI siap menyimulasikan problem teknisnya ,” tegasnya.

Sejalan dengan Gede Pasek semua yang hadir seperti MUDP Provinsi Bali dan anggota DPR RI, DPD RI serta DPRD Provinsi Bali yang hadir seperti A.A Oka Ratmadi, Kadek Arimbawa, Arya Wedakarna, Kusuma Putra serta Nyoman Parta menyatakan siap untuk membentuk pansus dan menyusun Ranperda yang nantinya akan disahkan menjadi Perda.
Dalam kesempatan tersebut, Arya Wedakarna juga menyerahkan dukungan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Bali yang sepakat mendukung untuk mendaftarkan desa adat.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pastika meminta agar semua bentuk dukungan dibukukan serta dijadikan lampiran dalam perda yang nantinya akan disusun agar bisa menjadi bukti. “Ini merupakan pertanggungjawaban kita kepada anak cucu sehingga perlu ada bukti agar menjadi sejarah bagi mereka,” pungkasnya.

Di akhir pertemuan tersebut, Pastika meminta hendaknya setelah diadakan pertemuan ini tidak akan ada lagi diskursus , sehingga perda bisa disahkan akhir tahun 2014 ini. (ana)

Seni ‘Nyastra’ di Bali Bangun Kesadaran Membaca

Wagub Ketut Sudikerta saat  memperkenalkan tradisi nyastra yang digelar Badan Perpustakaan Nasional di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bajra Sandhi.

Wagub Ketut Sudikerta (pegang kertas putih) saat memperkenalkan tradisi nyastra yang digelar Badan Perpustakaan Nasional di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bajra Sandhi.

inilahbali.com, DENPASAR – Seni nyastra di Bali semestinya bisa dijadikan kearifan lokal Bali dalam membangun kesadaran membaca dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Pasalnya budaya ini telah dilakukan masyarakat Bali khususnya yang tergabung dalam ‘sekaa – sekaa’ (kelompok) santi yang di dalam prosesnya tidak hanya membaca namun juga mengartikan dan memaknainya.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta saat memperkenalkan tradisi nyastra yang tumbuh di masyarakat Bali yang digelar oleh Badan Perpustakaan Nasional di halaman depan Monumen Perjuangan Rakyat Bajra Sandhi, Denpasar, Rabu (15/10).

“Seni nyastra telah dilakukan oleh masyarakat Bali khususnya yang tergabung dalam sekaa – sekaa santi, dalam proses nyastra tersebut tidak hanya membaca namun juga mengartikan dan memaknai,”ujar Sudikerta.

Ketua Panitia Kegiatan yang juga Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Badan Perpustakaan Nasional, Ovi Sofiana menyatakan kegiatan yang mengambil tema “Perpustakaan Cerdaskan Bangsa, Wujudkan Indonesia Gemar Membaca” ini merupakan tindak lanjut dari gerakan Indonesia Membaca. Tujuannya mempublikasikan eksistensi dari perpustakaan di seluruh Indonesia, menumbuhkan kegemaran membaca dan memberikan pemahaman tentang pentingnya perpustakaan.

Kegiatan ini, lanjut Ovi, telah dilaksanakan di 16 provinsi selama 2013 dan tahun 2014 ini Bali menjadi lokasi terakhir kegiatan setelah dilaksanakan di 6 provinsi sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perpustakaan Nasional Dra. Hj. Sri Sularsih, M.Si juga mengatakan perpustakaan merupakan salah satu pendukung sistem pendidkan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang gemar dan berbudaya membaca karena masyarakat yang selalu membaca akan menjadi masyarakat yang cerdas, inovatif dan kompetitif.

Pada acara pembukaan yang dilakukan Dra. Hj. Sri Sularsih, M.Si, didampingi Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun, Ketua Panitia Kegiatan dan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bali yang ditandai dengan pemukulan kulkul secara bersama – sama. (ana)