inilahbali.com, Denpasar: Saat ini di Bali diperkirakan jumlah ODHA (orang dengan HIV/AIDS) mencapai 26 ribu orang. Namun dari estimasi tersebut, yang baru terdata secara resmi hanya sekitar 8 ribu jiwa atau masih di bawah kisaran 30%, sedangkan sisanya yang lebih banyak belum diketahui secara pasti keberadaannya.
Adanya estimasi yang cukup banyak yang belum terdata itu menjadi fokus dalam penanggulangan penyakit mematikan tersebut. “Inilah yang menjadi fokus utama kita dalam penanggulangan HIV-AIDS di Bali, selain tetap memberi pengobatan bagi penderita yang telah terdata “, ujar Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta yang juga selaku Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali, Senin (30/9) saat menerima audiensi dari AusAID dan HCPI yang didampingi sekretaris KPA Provinsi Bali, Drh. Made Suprapta, di ruang kerjanya.
Pemprov Bali, lanjut Sudikerta, akan mengintensifkan penanggulangan HIV/AIDS dengan tetap akan menjalin bekerja sama dan berharap adanya dukungan dari AusAID (Australia Agency for International Development) melalui HIV Cooperation Program for Indonesia.
Menanggapi harapan Wagub, pihak AusAID yang diwakili Fist Secretary HIV and Communicable Diseases Adrian Gilbert menjelaskan bahwa pihaknya telah membangun kerja sama dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa, Bali, Papua dan Papua Barat. Sejumlah provinsi tersebut dinilai memiliki tingkat Evidemi HIV/AIDS sangat tinggi. Dikatakannya, program HCPI akan berakhir pada awal tahun 2016, sehingga kedepannya perlu merumuskan strategi dan program baru dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS khususnya di Bali.
Adrian yang didampingi perwakilan HCPI Chatrine Barker dan Abby Ruddick menambahkan, konsuling maupun pengobatan ODHA di Bali saat ini tidak hanya dilayani di RSUP Sanglah, namun sudah diperluas ke beberapa Puskesmas di Kota Denpasar. Hal ini merupakan sebuah langkah untuk mendekatkan pelayanan kepada ODHA.
Wabub Sudikerta mengucapkan terima kasih atas bantuan AusAID melalui HCPI yang sangat peduli terhadap Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Provinsi Bali. Pemprov Bali, tambahnya, juga memberi perhatian yang cukup besar bagi upaya ini.
“Pada tahun anggaran berikutnya, kami menyiapkan anggaran sebesar Rp6 milyar dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Tapi kami tetap perlu bantuan dari AusAID terutama dari aspek teknis,” ujarnya. Melalui kerja sama ini, Wagub berharap laju perkembangan HIV/AIDS di Pulau Dewata bisa terus ditekan.(ana)
