inilahbali.com, Denpasar: Iktikad baik dari Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Ngurah Rai menjadi kunci penuntasan masalah Paguyuban Pedagang Bandara (P2B). Untuk itu, Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Ketut Sudikerta sangat mengharapkan iktikad baik pihak Bandara Ngurah Rai agar masalah ini tak makin berlarut-larut.
Apalagi sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang sangat jelas mengamanatkan kalau dunia usaha wajib menyediakan 20 persen space bagi UMKM.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub Sudikerta dalam pertemuan lanjutan masalah P2B di Kantor Gubernur, Selasa (29/10). Dalam pertemuan itu menghadirkan GM Ngurah Rai, Herry Sikado, Ketua P2B Wayan Sukses, Danrem 163/Wirasatya Kolonel Inf. Anton Nugroho ,MMDS,MA, Wakapolresta Gusti Kade Hari Arsana dan Direktur Intel Polda Bali, Drs. Nyoman Sumanajaya.
Wagub Sudikerta pada prinsipnya mengharapkan agar pihak Bandara Ngurah Rai konsisten dengan kesepakatan untuk memberikan sejumlah titik tempat usaha bagi UMKM yang tergabung dalam P2B. Dia berharap, pihak Angkasa Pura jangan hanya berorientasi bisnis, namun juga punya kepedulian terhadap keberlangsungan UMKM di Bali.
Dengan win win solution, pihak pengelola bandara akan nyaman dalam melaksanakan usahanya. Wagub pun berencana bertemu dengan Dirut Angkasa Pura dan konsultannya untuk mengetahui lebih detail rencana pengembangan Bandara Ngurah Rai, termasuk titik-titik yang menjadi tempat usaha. Dia tak ingin masalah tergusurnya pedagang sebagaimana kasus P2B akan terulang lagi manakala renovasi kelak telah rampung.
“Kita ingin antisipasi kasus seperti ini,” imbuhnya.
Sementara itu, GM Bandara Ngurah Rai Herry Sikoda memyampaikan permohonan maaf atas kisruh berkepanjangan P2B. Sebagai pejabat yang baru beberapa waktu bertugas di bandara Ngurah Rai ini menegaskan komitmennya terhadap keberadaan UMKM. Menurut dia, pihak Bandara Ngurah Rai telah menyediakan 10 unit lokasi usaha untuk mengakomodir keberadaan UMKM. (ana)
