inilahbali.com, Denpasar: Gubernur Bali Made Mangku Pastika berharap Badan Pemeriksa Keuangan bisa menjadi partner Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar bisa melakukan langkah-langkah preventif, menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berujung pada gagalnya pembangunan.
Harapan itu diungkapkan Mangku Pastika dalam sambutannya pada acara serah terima kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali di Aula Hotel Puri Saron Seminyak, Kuta, Kamis (17/10/2013).
Serah terima jabatan dilakukan dari pejabat lama Efdinal, SE, MM kepada pejabat yang baru, Arman Syifa, M.Acc, Ak. Pejabat lama Efdinal selanjutnya menempatai jabatan baru sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, sedangkan pejabat baru sebelumnya adalah pejabat di Auditorat Keuangan Negara I.
Gubernur mengharapkan pergantian pejabat di lingkungan BPK bisa lebih mengoptimalkan pengawasan baik internal maupun eksternal. Meski diakui opini WDP (Wajar dengan pengecualian) yang dicapai Pemprov Bali disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan semua aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam menyelenggarakan program-program pembangunan.
Akan tetapi Gubernur berkomitmen untuk bisa meningkatkan status dari WDP menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan cara melakukan pengendalian internal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk itu pihaknya harus selalu melakukan koordinasi dengan BPK untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik. Dengan status WTP ini berarti sudah tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang bersih akuntable, transparan sehingga pembangunan yang bisa berjalan dengan baik yang pada ujungnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu anggota BPK RI, Dr Faisal Jalil dalam sambutannya mengatakan bahwa, meskipun Bali mendapat status WDP, tetapi pengelolaan keuangan Bali masih terbaik nomor dua setelah Pemprov Sulawesi Selatan.
“Status WDP sebenarnya bukan suatu masalah besar, semua itu masih sangat bisa diperbaiki asalkan ada koordinasi yang baik antara BPK dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaan keuangan. Status WTP sangat mudah didapat asalkan semua aturan yang ada bisa diikuti karena semua aturan yang ada adalah produk pemerintah, “ pungkasnya.
Hadir pada acara serah terima jabatan itu anggota DPR RI, Anak Agung Rai, Bupati Badung, Anak Agung Gede Agung, Bupati Tabanan Eka Wiryastuti, Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, dan Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana. (der)
