Tag Archives: bali

Rayakan Ramadhan, Archipelago International Gratiskan 30 Ribu Kamar

inilahbali.com, Jakarta: Archipelago International merayakan bulan suci Ramadhan tahun ini dengan memberikan lebih dari 30 000 kamar gratis bermalam di lebih dari 50 hotel Grand Aston, Aston, Aston City, Quest, fave dan NEO di Indonesia.

Promosi kamar khusus ini adalah promosi “stay 2 pay 1” dan diluncurkan atas kerja sama dengan beberapa agen perjalanan Indonesia yang cukup bergengsi yaitu AntaVaya Tour, Bayu Buana, KAHA Tours, Haryono Tour dan Nusantara Tour yang akan menawar para pelanggan untuk menginap 2 malam dengan hanya membayar tarif 1 malam.

Promosi ini berlaku di 54 hotel yang dikelola Archipelago dimana masing-masing hotel mengalokasikan minimal 20 kamar setiap harinya yang diberikan secara cuma-cuma namun dengan ketentuan untuk pemesanan periode 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2013 dan periode perjalanan dari 8 Juli hingga 4 Agustus 2013.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku dan promosi ini tidak dapat digunakan untuk vila Kamuela milik Archipelago di Bali serta Grand Aston City Hall Medan, Aston Marina Jakarta dan Aston Jayapura yang sering penuh dipesan.

Wakil Presiden Penjualan dan Pemasaran Archipelago International, Mr. Norbert Vas, mengatakan: “Dengan menawarkan promosi menginap 2 malam hanya membayar 1 malam dari harga kamar yang lebih murah dari harga paket Ramadhan, tujuan kami bukanlah mencari keuntungan, namun kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan setia, serta untuk menarik wisatawan yang mungkin belum pernah menginap di hotel kami untuk dapat memberikan kami kesempatan mendapatkan loyalitas mereka.”

Mengenai Archipelago International
Archipelago International (yang sebelumnya dikenal sebagai Aston International) merupakan salah satu operator hotel terkemuka di Indonesia dengan portofolio memiliki lebih dari 60 hotel dan 12.000 kamar serta lebih dari 90 properti sedang dalam pembangunan di Indonesia, Filipina dan Malaysia.

Archipelago International mengoperasikan beberapa Hotel dengan nama bran hotel Grand Aston, Aston, Aston City, Alana, Harper, Quest, favehotels, NEO dan Kamuela yang menawarkan pilihan dari vila mewah dengan kolam renang pribadi hingga apartemen dan hotel kelas ekonomi layanan terpilih. Dengan demikian para wisatawan Indonesia dapat menikmati jaringan hotel yang terbesar dan terlengkap. (ers/*)

Coca-Cola, Quiksilver, dan Garuda Indonesia Gelar “Bali’s Big Eco Weekend”

Leave a reply

inilahbali.com, Kuta: Ribuan orang rela ‘mengotori’ tangan mereka untuk membersihkan pantai Kuta, Bali. Coca-Cola Amatil Indonesia, Quiksilver, dan Garuda Indonesia mengumpulkan karyawan, pelanggan, masyarakat, dan turis untuk mengikuti rangkaian aktivitas ramah lingkungan, seperti memungut sampah, menanam pohon, dan mengembalikan bayi penyu ke laut.

Dalam acara bertajuk “Bali’s Big Eco Weekend”, karyawan dan pelanggan dari ketiga perusahaan bergabung dengan warga setempat dan wisatawan untuk bersama-sama membersihkan sampah di pesisir pantai Kuta. Dalam satu jam saja, partisipan berhasil mengumpulkan total 220 kg sampah. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan total sampah yang berhasil dikumpulkan di acara Bali’s Big Eco Weekend tahun lalu, menunjukkan keberhasilan program Bali Beach Clean Up yang telah dijalankan dan diharapkan dapat semakin dikembangkan di tahun-tahun mendatang, menghasilkan pantai-pantai Bali yang bersih dan bebas sampah di masa depan.

Sesi ini kemudian dilanjutkan dengan mendonasikan 500 buah pohon kepada pemimpin masyarakat (Bendesa Adat)pantai Kuta, Seminyak, Legian, Jimbaran, dan Kedonganan, kemudian melepaskan 1.000 bayi penyu ke habitat asalnya.

“Kami sangat terinspirasi melihat masyarakat bekerja sama untuk membuat lingkungan menjadi lebih bersih, sehat, dan bahkan lebih indah dari sebelumnya,” kata Erich Rey, Presiden Direktur Coca-Cola Amatil Indonesia,

“Bali’s Big Eco Weekend memang didesain untuk mengumpulkan semua stakeholder, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk melestarikan keindahan pantai yang memiliki peran besar bagi pariwisata Indonesia dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.”

Sarat akan reputasi internasional, Bali masih terus menjadi destinasi favorit bagi para turis lokal dan internasional, menarik 3 juta wisatawan pada tahun 2012. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, negara pemasok turis terbesar ke Bali di tahun 2012 adalah Australia, berkontribusi 27% terhadap jumlah total wisawatan. Ini mengapa di tahun ini, Bali’s Big Eco Weekend spesifik mengundang juara dunia selancar asal Australia seperti Mark Richards dan Martin Potter, dan ikon selancar lainnya seperti Jake Paterson, Matt Hoy, Peter McCabe dan Simon Anderson, yang diharapkan bisa memberikan contoh serupa bagi penggemar di negara asal mereka.Musisi dan aktivis lingkungan, Melanie Subono, termasuk dari salah satu relawan yang turut berpartisipasi.

“Quiksilver Indonesia, sebagai perusahaan yang sejarahnya didirikan oleh para peselancar, telah lama memperhatikan dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan Pulau Bali, dan merasa bangga bisa mengundang para peselancar kancah dunia untuk acara ini. Partisipasi mereka tentu akan menyebarkan pesan lebih luas lagi, dan kesempatan bagi mereka bertanding melawan peselancar lokal di Uluwatu besok diharapkan bisa meningkatkan kepedulian komunitas surfing terhadap kebersihan pantai di Indonesia, selain pantai Kuta,” kata Paul Hutson, CEO Quiksilver Asia Tenggara.

Bali’s Big Eco Weekend pertama kali diselenggarakan di tahun 2010, sebagai aksi berkelanjutan dari Bali Beach Clean Up Program. Meski dibumbui dengan rangkaian aktivitas menyenangkan, agenda utama acara ini selalu difokuskan pada pesan serius—yakni membersihkan pantai dan melestarikan penyu laut. Tahun lalu, Bali’s Big Eco Weekend berhasil mengumpukan lebih dari 1 kg sampah dalam kurang dari 1 jam, serta mengembalikan 1,200 bayi penyu ke habitat asalnya. Tahun ini, PT. Garuda Indonesia, Tbk., menambah inisiatif penanaman 500 pohon untuk meningkatkan estetika area pantai, menambah ruang berteduh, dan yang terpenting, membantu memperlambat erosi pantai.

PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. ikut berperan dalam program ini untuk pertama kalinya pada bulan Desember 2012, dengan mendonasikan dua (2) unit Beach Surf Rake yang dapat mengangkut berbagai jenis sampah dari pasir dengan cepat dan mudah, bahkan sampah-sampah kecil seperti puntung rokok. PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. lalu memutuskan untuk bergabung sepenuhnya dalam program ini pada tahun 2013, sebagai bagian dari komitmennya untuk selalu mendukung kegiatan dan program yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan.

Heriyanto, EVP Human Capital and Corporate Affairs Garuda Indonesia mengatakan bahwa sebagai sebuah badan usaha, selain fokus pada bisnis utamanya, Garuda Indonesia juga memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan di abad 21 ini. “Bali Beach Clean Up Program merupakan salah satu upaya Garuda Indonesia untuk membantu perbaikan dan pelestarian alam Pulau Bali, terutama melihat dari semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang bepergian dari dan menuju Bali, yang juga menjadi salah satu pasar utama Garuda,” Heriyanto menambahkan.
Di pagi harinya, sebuah workshop juga diselenggarakan khusus untuk membahas mengenai solusi manajemen sampah secara berkelanjutan. Mark Riddiford dari Greenenz Resources Ltd, New Zealand., melakukan presentasi di depan berbagai NGO lingkungan mengenai teknologi dan inovasi yang bisa diterapkan di Indonesia untuk menangani masalah sampah secara tuntas, sekaligus mampu memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitarnya.

“Kebersihan adalah aspek penting yang bisa meningkatkan daya saing destinasi pariwisata,” lanjut Erich Rey,
Coca-Cola, Quiksilver, dan Garuda Indonesia berkomitmen untuk mengidentifikasi solusi berkelanjutan bagi pelestarian lingkungan di mana bisnis kami beroperasi, karena kami percaya bahwa langkah-langkah kecil bisa mendatangkan perubahan yang besar, dan mengambil sebuah tindakan selalu lebih baik daripada tidak melakukan apa pun.

Tentang Bali Beach Clean Up

Bali Beach Clean Up (BBCU) pertama kali dibentuk pada tahun 2008 oleh Coca-Cola Amatil Indonesia dan Quiksilver untuk membantu menangani salah satu masalah utama di Bali, yaitu jumlah sampah yang terus meningkat. PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. pertama kali mengambil bagian dalam program ini di tahun 2012, dengan mendonasikan dua unit Beach Surf Rake yang dapat mengangkat berbagai jenis sampah dari atas pasir dengan instan, termasuk sampah seperti puntung rokok dan plastik kecil lainnya.

Pada tahun 2013, PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. menjadi partner penuh dalam program ini sebagai upaya dalam mendukung berbagai program pelestarian lingkungan.
Melalui kemitraan yang erat dengan Bendesa Adat Kuta, Legian, Seminyak, Jimbaran, dan Kedonganan, BBCU telah berkembang menjadi sebuah program harian, dengan 74 kru pembersih pantai yang setiap hari membersihkan 9,7 km garis pantai yang paling ramai di Bali. Program ini juga menginvestasikan 4 buah traktor, 3 buah truk, dan menempatkan lebih dari 300 buah tong sampah.

Di tahun 2013 saja, BBCU telah mengumpulkan kurang lebih 1 juta kg sampah dari lima pantai di Bali, Kuta, Jimbaran, Legian, Seminyak, dan Kedonganan, menambahkan total 14 juta kg sampah yang telah dikumpulkan sejak program ini dimulai.(ers/*)

Panghegar Group Ekspansi Bisnis Villa di Bali

Leave a reply

inilahbali.com, Gianyar: Panghegar Group (PG), sebuah perusahaan properti yang berpusat di Bandung, tahun ini mencoba ekspansi ke Bali. Melalui anak perusahannya di bidang properti di Bali, PG menggarap pembangunan villa tepatnya di kawasan pantai Purnama Desa Ketewel kabupaten Gianyar, Bali.

Pengembangan bisnis villa ini sekaligus yang pertama dilakukan PG di luar pulau Jawa. Sebelumnya memang pernah di Pekanbaru
dan Makassar tapi sudah dijual.

“Bisnis villa di Bali ini merupakan ekspansi yang pertama di
luar pulau Jawa,” kata Presiden Direktur PT Panghegar Group, Cecep Rukmana, usai acara peletakan batu pertama Villa Purnama di Gianyar Bali, Rabu (12/6).

Cecep mengatakan, villa yang yang dibangun di atas lahan 1 hektare itu jumlahnya 30 unit dengan total investasi Rp60 miliar. pembangunan villa ini ditargetkan rampung dalam 14 bulan ke depan dan direncanakan Juni 2013 sudah beroperasi. “Kami targetkan villa sudah rampung dan beroperasi pada Juni tahun depan,” ujarnya.

Dalam pemasarannya, Cecep mengatakan lebih fokus membidik pasar Korea, Jepang, China dan Eropa, yang lebih spesifik lagi pada konsep ‘honeymoon’.

“Kami optimistis konsep honeymoon ini akan diminati kalangan wisatawan
Korea, Jepang, China dan Eropa terutama bagi yang berwisata honeymoon,” papar Cecep. Tarif per malam ditawarkan US $ 300 per unit, namun pada masa promosi ditawarkan US $ 200.

Dengan lokasi yang dinilai ‘istimewa’ karena berada di tengah-tengah sawah dan sekaligus di tepi pantai Purnama, maka diyakini akan sangat memuaskan tamu yang menginap. “Terus terang lokasi seperti ini jarang ditemukan, berada di tengah sawah dan sekaligus dipinggir pantai,” ujarnya.

Untuk itu pihaknya akan berusaha mempertahankan suasana villanya yang berada dalam perpaduan panorama sawah dan laut dengan menjalin kerja sama dengan petani. (ers)

Bali Rancang Pembangunan Jalan di atas Sawah

Leave a reply

inilahbali.com, Denpasar: Setelah sukses membangun jalan di atas perairan JDP) di jalur Benoa-Nusa Dua-Bandara Ngurah Rai, kini Pemerintah Provinsi Bali tengah merancang pembangunan jalan di atas lahan sawah. Jalur yang dilirik sebagai rintisan adalah mulai kawasan Canggu-Beringkit-Batuan hingga pantai Purnama di Gianyar.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Ketut Artika di sela-sela acara Seminar Beton, di Kuta, Selasa (11/6). Namun rencana ini diakui baru sebatas rancangan awal, dan dipastikan tahun ini belum bisa digarap. Soal besaran dana yang dibutuhkan juga belum bisa dipastikan.

“Pembangunan jalan di atas sawah Ini baru rancangan, dan tahun ini belum bisa dilaksanakan,” ujar Ketut Artika. Alasannya masih diperlukan studi dan kajian yang lebih mendalam. Namun bila nantinya program ini benar-benar dilaksanakan maka dipastikan akan menggandeng investor. Hampir dipastikan nantinya petani pemilik lahan sawah yang di atasnya dijadikan lintasan jalan akan mendapatkan dana kompensasi.

Gagasan untuk membangun jalan di atas sawah ini antara lain sebagai salah satu langkah mengurangi kepadatan arus lalulintas yang belakangan sudah semakin padat khususnya di Bali selatan. Dia contohkan seperti volume kendaraan yang lewat di jalur Denpasar-Mengwi mencapai 50 ribu unit kendaraan per hari. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di jalur Jalan Imam Bonjol mencapai 40 ribu kendaraan/hari .

“Jalur-jalur seperti Denpasar ke Mengwi sudah sangat padat hingga mencapai 50 ribu kendaraan per hari,” ujar Ketut Artika.

Sementara itu dalam acara seminar Beton itu juga terungkap bahwa kebutuhan semen di Bali dalam empat bulan terakhir dari produksi PT Semen Indonesia saja mencapai 1,112 juta ton. Capaian ini melonjak 23,1 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2012. Peningkatan ini sekaligus tercatat yang tertinggi di Indonesia termasuk melampaui kebutuhan di Maluku dan Papua yang tumbuh 14 persen. Sedangkan pertumbuhan akan semen secara nasional rata-rata hanya 8,6 persen.

Menurut Kepala Departemen Penjualan PT Semen Indonesia, Ketut Arsha Putra, meningkatan kebutuhan semen di Bali yang signifikan ini lantaran ada beberapa proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan jalan di atas perairan di Benoa, pembangunan jalan bawah tanah dan pembangunan bandara Ngurah Rai, selain juga pembangunan kebutuhan retail.

“Ya peningkatan kebutuhan semen di Bali karena ada proyek jalan di atas perairan, jalan underpass, pembangunan bandara Ngurah Raid an juga kebutuhan retail,” jelasnya. (ers)

Aktivis Tuntut Keterbukaan Informasi Pemprov Bali

Leave a reply

inilahbali.com, Denpasar: Aktivis dari empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yakni Sloka Institute, Frontier Bali, Kekal Bali, dan Walhi Bali mengatakan Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu faktor pendorong terbentuknya good governance dan clean goverment. Karena dengan akses informasi yang mudah dan terbuka masyarakat bisa terlibat langsung di dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah termasuk dalam kebijakan pengelolaan lingkungan.

Hal itu mengemuka pada acara konferensi pers bersama di Kantor Walhi Bali Rabu (5/6).

Adi Sumiarta dari Walhi Bali menjelaskan pengalaman Walhi dalam meminta salinan informasi kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Kehutanan. Sampai saat ini, kata dia, Dinas Kehutanan belum memberikan semua salinan informasi terkait keluarkannya Keputusan Gubernur Bali No. 1.051/03-L/HK/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam pada Blok Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Provinsi Bali seluas 102,22ha kepada PT. Tirta Rahmat Bahari. Padahal, melalui Putusan Sidang Ajudikasi Non-Litigasi Komisi Informasi No. 19/01.05/AP-MK/KI BALI/IV/2013 Dinas Kehutanan diwajibkan untuk memberikan semua salinan informasi terkait dengan di keluarnya putusan gubernur bali tersebut, kecuali informasi refrensi Bank, Rencana Anggaran Biaya, dan Peta Disain.

“Adapun salinan informasi yang belum diberikan sampai saat ini adalah Peta Tata Batas Areal Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam atas nama PT. Tirta Rahmat Bahari serta Buku ke III tentang Rencana Disain Fisik Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam PT. Tirta Rahmat Bahari,”ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pada 6 mei 2013 Walhi kembali mengirim surat permohonan salinan informasi publik kepada kepala dinas kehutanan. Adapun salinan informasi yang dimohon adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali No. 188.46/89/XI/2012 tanggal 12 November 2012 tentang evaluasi dalam rangka penyempurnaan pengelolaan tahura ngurah rai tahun 2012 beserta lampirannya. Namun setelah ditunggu 10 hari kerja, sama sekali tidak ada tanggapan dari Kepala Dinas Kehutanan.

Adi menilai Kepala Dinas kehutanan sengaja menutup-nutupi informasi tersebut dan tidak ada niatan baik untuk menjalankan amanat UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). “Kami di Walhi masih mendiskusikan untuk melakukan laporan pidana karena dengan sengaja menutup-nutupi informasi, selain itu juga akan melaporkan Dinas Kehutanan ke Ombudsman” terang Adi.

Sementara Pande Nyoman Taman Bali dari Frontier Bali mengatakan setiap orang berhak melihat, mengetahui dan mendapatkan salinan informasi publik sebagaimana yang tercantum di UU KIP. “seharusnya Dinas kehutanan berkaca pada hasil Putusan Komisi informasi, karena salinan yang diminta oleh walhi tersebut merupakan informasi yang terbuka sehingga Dinas Kehutanan wajib memberikan Informasi tersebut” tambah Pande.

Berkaca dari kasus yang dialami Walhi Bali dalam meminta informasi publik, Agus Sumberdana dari Sloka Institute mengatakan penerapan UU KIP di Bali masih sangat jauh dari baik. Indikator pertama yang bisa dijadikan tolak ukur adalah belum ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan amanat pasal 13 UU KIP. Pasal tersebut ditujukan kepada badan publik untuk menunjuk PPID guna mewujudkan layanan cepat, tepat, dan sederhana dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Agus menambahkan terkait PPID juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP. Dalam PP 61 tahun 2010 diatur tugas dan tanggung jawab PPID meliputi penyediaan (penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik), pelayanan informasi publik, pengelompokan (klasifikasi) informasi hingga melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dianggap dikecualikan. Pasal 21 PP 61 tahun 2010 mengisyaratkan Badan Publik harus sudah menunjuk PPID paling lama 1 tahun sejak PP disahkan. Secara lebih mendetail tentang PPID juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 35 tahun 2010.

“Khusus untuk pemerintah provinsi Bali yang sampai sekarang (hampir 3 tahun sejak PP disahkan) belum memiliki PPID sudah bisa dipastikan penerapan kerterbukaan informasinya sangat rendah. Pemprov Bali masih kalah langkah dengan beberapa pemerintah kabupaten seperti Bangli, Denpasar, Tabanan, Jembrana, dan Karangasem dalam pembentukan PPID” kata Agus.

Selain itu Viar Suganda dari Kekal Bali mengatakan sangat penting mengawal keterbukaan informasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, karena Bali yang dikenal sebagai daerah tujuan pariwisata internasional harus ditunjang dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Apabila kebijakan yang dikeluarkan terkait tentang pengelolaan lingkungan yang merupakan informasi publik saja ditutup-tutupi bisa dikatakan pemerintah provinsi Bali tidak melaksanakan Good Governance dan Clean Government. “Seharusnya apapun kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik harus dibuka” pungkas Viar.

Para aktivis tersebut juga menuntut pemprov Bali segera menunjuk PPID dan melakukan pengelompokan informasi serta pelayanan informasi sesuai dengan mandat UU KIP, PP 61 tahun 2010, dan Permendagri 53 tahun 2010 untuk menjamin keterbukaan informasi di Bali. (ers)