Monthly Archives: September 2014

Bantuan ke Desa Pakraman Rp200 Juta, Operasional Prajuru Diplot Rp25 Juta

foto karo adat 1

inilahbali.com, DENPASAR – Seiring akan meningkatnya bantuan untuk Desa Pakraman di Bali mulai tahun 2015 sebesar Rp 200 juta/ desa, maka dana operasional untuk operasional para prajuru pun dinaikkan menjadi Rp25 juta.

“Dengan bertambahnya dana bantuan menjadi Rp 200 juta, maka dana operasional prajuru mencapai Rp 25 juta,” ujar Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, Kamis (4/9).

Peningkatan bantuan ke Desa Pakraman dari Rp 100 juta/desa ini tak terlepas dari upaya memperkuat keberadaannya dengan fungsi strategisnya sebagai benteng adat dan budaya Bali.

Selain dalam bentuk bantuan dana juga telah direalisasikan bantuan sepeda motor bagi 1.480 Desa Pakraman tahun 2014 yang tersebar di kabupaten/kota se-Bali.

Terkait bantuan sepeda motor, Karo Humas Dewa Mahendra meminta para bendesa segera melakukan proses balik nama agar nantinya bisa menjadi milik Desa Pakraman. Hal ini penting karena terkait dengan beban bahan bakarminyak (BBM). Karena jika sudah balik nama menjadi milik desa pakraman, sepeda motor tersebut nantinya dapat memanfaatkan BBM bersubsidi.

“Tentunya hal ini akan meringankan biaya operasional para bendesa,” tambahnya. Lagipula, kata dia, biaya balik nama sudah dibantu secara pribadi oleh Wagub Ketut Sudikerta.

Dewa Mahendra memahami bahwa bantuan dana sebesar itu belum bisa menutupi seluruh pengeluaran Desa Pakraman yang punya fungsi dan peran sangat kompleks. “Kita akan terus berupaya meningkatkan bantuan menyesuaikan dengan kondisi APBD,” imbuhnya.

Yang jelas, kata Dewa Mahendra, bahwa upaya untuk memperkuat keberadaan Desa Pakraman bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota juga sangat dibutuhkan untuk dapat memperkokoh keberadaan lembaga yang menjadi ‘roh’nya adat dan budaya Bali ini. (ana)

Satpol PP Denpasar Bongkar Rumah Kumuh di Sempadan Sungai

Bangunan rumah kumuh di sempadan sungai di kawasan Renon saat ditertibkan.

Bangunan rumah kumuh di sempadan sungai di kawasan Renon saat ditertibkan.

inilahbali.com, DENPASAR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar belakangan ini terus gencar menindak pelanggar Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Setelah memberangus ratusan lapak dan rombong PKL di sejumlah kawasan, Jumat (5/9) giliran membongkar rumah kumuh di sempadan sungai di kawasan perkantoran Renon.

Operasi penertiban rumah-rumah kumuh yang melanggar aturan itu dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, S.Sos.,M.Si disertai petugas dari kantor desa/kelurahan.

“Kami terus melakukan tindakan tegas kepada yang melanggar Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum,” tegas Alit Wiradana disela-sela penertiban.

Menurut Alit Wiradana, keberadaan bangunan rumah dan warung semi permanen di pinggir sungai dinilai kumuh dan sangat menganggu kehindahan wajah Kota Denpasar, sehingga perlu ditertibkan dengan tegas karena jelas-jelas melanggar Perda.

Namun untuk penertiban kali ini, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada pemilik untuk membongkar sendiri bangunan semi permanen yang berada di sepanjang sempadan sungai Renon. Jika pemilik rumah dan warung kumuh itu belum juga membongkar hingga tenggat waktu yang ditentukan, maka Tim Satpol PP yang akan membongkar paksa.

“Itu harus kami lakukan demi keindahan dan penegakan Perda Kota,apalagimereka tidak memiliki izin,” tandasnya.
Pihaknya selama ini mengaku sudah sering melakukan pembinaan baik yang dilakukan melalui Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, maupun dari petugas kantor desa/lurah. Karena upaya pembinaan yang telah dilakukan tidak diindahkan, maka pihaknya melakukan tindakan tegas penertiban.

“Kami harapkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya semakin meningkat, karena semua ini untuk kepentingan bersama,” harap Wiradana.

Kedepannya pihaknya akan terus melakukan penertiban dengan menyasar daerah-daerah lain yang ada di Kota Denpasar dengan menyertakan unsur dari TNI/Polri.

Salah seorang pedagang yang kena penertiban, Mudaham asal Kabupaten Karangasem mengaku akan mengikuti aturan yang berlaku.
Namun dirinya masih meminta kebijakan agar diberikan waktu hingga mendapat tempat yang layak untuk berjualan. Di sepanjang sungai di kawasan Renon itu, dia akui beberapa yang berjualan itu masih kerabatnya. (ana)

Forkom Perbekel/Lurah se-Bali Tunggu Pengukuhan

Suasana audiensi Forkom Perbekel/Lurah se-Bali dengan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta.

Suasana audiensi Forum Komunikasi Perbekel/Lurah se-Bali dengan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta.

inilahbali.com, DENPASAR – Forum Komunikasi (Forkom) Perbekel/Lurah se-Bali yang telah terbentuk sejak 17 Juli 2014 kini tinggal menunggu pengukuhannya. Pengurus Forkom yang berjumlah 27 orang ini berharap pengukuhannya bisa segera dilakukan sehingga bisa bekerja sesegera mungkin.

Ketua Forkom Perbekel/Lurah se-Bali, I Gede Pawana mengatakan dibentuknya Forkom ini sebagai wadah untuk berkoordinasi dan mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi di masing-masing desa.
“Forkom ini sebagai wadah untuk berkoordinasi dan mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi di masing-masing desa,” ujar Gede Pawana yang juga penasihat Forkom Perbekel/Lurah se-Kabupaten Karangasem ini. Forkom ini beranggotakan 706 perbekel dan lurah di seluruh Bali.

Terkait keinginan untuk segera bisa dikukuhkan, Forkom ini melakukan audiensi kepada Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta di rumah jabatan Wakil Gubernur Bali Denpasar, Minggu (31/8). Segenap pengurus dan anggota Forkom berkomitmen Forkom ini akan siap mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bali untuk menuju masyarakat Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera.

Pada audiensi itu, WakilGubernur Ketut Sudikerta menyatakan sangat apresisi atas berdirinya forkom ini, karena dengan adanya forum seperti ini akan cepat bisa dilakukan koordinasi antar perbekel kalau terjadi hal-hal yang harus didiskusikan.

Sudikerta juga mengatakan peran para perbekel dan lurah sangat penting dalam mempercepat di terimanya program Bali Mandara oleh masyarakat di daerahnya. Untuk itu diperlukan sinergitas antara program yang dibuat oleh para perbekel dan lurah yang ada diseluruh Bali dengan semua program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bali khususnya yang dalam visi Bali Mandara.

Sudikerta juga menginstruksikan agar para perbekel tidak membeda-bedakan perhatian kepada masyarakat, meskipun pada saat pemilihan perbekel, masyarakat tersebut tidak memilihnya, karena perbekel adalah milik seluruh rakyat yang dipimpin.

Selain itu, Wagub juga mengingatkan agar dalam melaksanakan pembangunan, para perbekel diharapkan memahami aturan pengelolaan keuangan agar tidak tersandung kasus hukum. Juga secara khusus diingatkan para perbekel untuk waspada dan mengantisipasi masalah yang timbul dari pendudk pendatang, dan tetap berpegang pada aturan. (ana)

Lagi, Satpol PP Denpasar Tertibkan Ratusan Lapak dan Rombong PKL

Satpol PP Kota Denpasar tengah menertibkan lapak dan rombong PKL.

Satpol PP Kota Denpasar tengah menertibkan lapak dan rombong PKL.

inilahbali.com, DENPASAR – Seperti tak mengenal kata lelah. Ya itulah kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar dalammenegakkan Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.

Kali ini, Rabu (3/9) operasi penertiban yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP,Ida Bagus Alit Wiradana menyasar ratusan lapak dan rombong Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar dan telajakan toko di kawasan Sanggaran, Pegok dan sepanjang Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan.

“Lapak dan rombong pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar sangat mengganggu para pejalan kaki, sehingga harus ditertibkan,” tandasnya di sela-sela penertiban.

Menurut Wiradana, keberadaan rombong dan lapak PKL di atas trotoar dinilai sangat menggangu pejalan kaki. Selain itu banyak terdapat bangunan yang tidak permanen menyerobot badan trotoar sehingga membuat wajah kota kumuh dan merusak keindahan yang jelas-jelas melanggar Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum.

Dalam penertiban kali ini berjalan lancar karena melibatkan anggota TNI, Polri, Desa/Kelurahan terkait. Dari operasi ini, Tim penertiban berhasil mengangkut empat truk lapak dan rombong dagangan yang berjualan di atas trotoar dan di pinggir jalan untuk dibawa ke kantor Dinas Satpol PP Kota Denpasar sebagai barang bukti tindak pidana ringan.

Guna mempersempit celah terjadinya pelanggaran kembali, pihak Satpol PP juga akan melakukan penertiban di malam hari, agar para pedagang memiliki rasa jera. Ia juga mengimbau kepada para PKL agar tidak berjualan di atas trotoar, karena penertiban ini akan dilakukan secara berkelanjutan hingga Kota Denpasar menjadi bersih, dan indah.

Lurah Sesetan, Nyoman Agus Marhardika mengaku sebelumnya telah melakukan pembinaan kepada para pelaku PKL, namun tetap saja membandel. Untuk itu pihaknya meminta bantuan Satpol PP Kota Denpasar untuk menindak tegas. (ana)

RMHC Peduli Jawa-Bali Sukses Imuninasi 4 Ribu Anak

Anak-anak SD di Bali pada rangkaian acara RMHC Peduli Jawa-Bali di McD Kebo Iwa Denpasar.

Anak-anak SD di Bali pada rangkaian acara RMHC Peduli Jawa-Bali di McD Kebo Iwa Denpasar.

inilahbali.com, DENPASAR – Yayasan Ronald McDonald House Charities (YRMHC) melalui program Ronald McDonald Care Mobile (RMHC) Peduli Jawa-Bali akhirnya sukses mengimunisasi 4 ribu lebih anak yang tersebar di 11 kota yang berakhir di McDonald’s Jalan Kebo Iwa Denpasar, Selasa (2/9).

“Dari 4.000 anak yang kami targetkan ternyata realisasinya hingga 4. 250 orang anak,” sebut Marketing Communication Manager YRMHC, Rini T Wardani, di Denpasar.

Program RMHC Peduli Jawa-Bali ini, jelas Rini, diawali dari kota Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Gresik,Sidoarjo yang berlanjut ke beberapa kabupaten di Bali seperti Tabanan, Badung yang berakhir di Denpasar.

Menurut Rini, program RMHC ini merupakan komitmen YRMHC untuk mengusahakan agar lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang menerima manfaat khususnya bantuan pelaksanaan imunisasi campak untuk mendukung kesehatannya di masa mendatang.

“Dengan tercapainya empat ribu lebih anak yang diimunisasi, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja sama berbagai pihak sehingga program yang bertepatan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah selama Agustus 2014 ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Rini.

Di Bali sendiri, program ini terlaksana di sejumlah SD di Tabanan, Badung dan Denpasar yang jumlahnya sekitar 600 orang anak. Total biaya program MRHC Peduli Jawa-Bali ini mencapai ratusan juta rupiah.

Program MRHC tahun ini, kata Rini, adalah yang kedua kalinya setelah dimulai tahun lalu. Hanya saja tahun 2013  menyasar beberapa kota/kabupaten di wilayah di Jawa saja yang saat itu berhasil mengimunisasi 2.771 orang anak.

Berbagai Program

Yayasan RMHC yang yang berdiri sejak 14 Februari 1974 adalah merupakan lembaga nirlaba ini memiliki manajemen terpisah dengan McDonald’s Indonesia. Dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, program Yayasan RMHC akan difokuskan kepada imunisasi dan program-program lain yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak.

Saat ini programyang diimplementasikan oleh Yayasan RMHC adalah Ronald McDonald Care Mobile, Ronald McDonald Family Room,dan Ronald McDonald House,yakni rumah singgah sementara bagi pasien anak penyakit kritis yang berada di kompleks rumah sakit dan ditinggali pasien dengan biaya sangat murah.

Rumah singgah saat ini tengah dibangun atas bantuan hibah bangunan oleh donatur di Jakarta. Dengan luas lahannya 400 M2 dua lantai berkapasitas 8 kamar, ditarget rampung November tahun ini.

“Rumah singgah ini hanya diperuntukkan bagi pasien anak di RS Fatmawati yang memerlukannya,” ujar Rini. Rencananya pengguna kamar hanya dipungut Rp10 ribu per hari.

Biaya pembangunan dan perlengkapan rumah singgah ini, diluar biaya operasional dan lahan mencapai Rp1,5 hingga Rp2miliar. (ana)