Anak Agung Putu Ngurah Wirawan.(Foto: inilahbali.com)
inilahbali.com, Denpasar – Rencana pembangunan bandara internasional di Kabupaten Buleleng Bali yang samapai saat ini belum belum jelas perkembangannya, bisa saja diambil alih sekaligus dipimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Bali.
“Badan Usaha Milik Daerah milik Pemprov Bali bisa saja mengambil alih dengan memprakarsai pembangunan bandara di Buleleng,” kata Direktur Jakarta Marga Jaya yang juga dikenal pakar infrastruktur, Anak Agung Ngurah Putu Wirawan, di Denpasar usai pertemuan dengan jajaran SKPD Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Madya Kantor Gubernur,kamis (16/1).
Pemikiran Ngurah Wirawan yang lahir dan besar di ibu kota Jakarta ini mengambil contoh pembangunan bandara internasional di Jawa Barat yang diprakarsai dan dipimpin oleh Pemprov Jabar. Saham yang dimiliki Pemprov Jabar dalam pembangunan bandara baru ini lebih besar dibanding saham Angkasa Pura yang ikut ambil bagian dalam proyek pembangunan tersebut.
“Jadi Pemerintah Provinsi punya saham mayoritas di bandara tersebut, tidak seperti Bandara Ngurah Rai Bali, dimana sepenuhnya milik PT Angkasa Pura,” papar Ngurah Wirawan yang juga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Bali ini.
Wirawan menganalogkan, BUMD ibaratnya tangan kanan gubernur yang perannya lebih kepada bisnis dengan mengelola aset. Karena seorang birokrat seperti gubernur takmungkin berbisnis. Dengan begitu, melalui peran BUMD inilah sangat berpeluang untuk mengelola aset,dan lewat CSR nya bisa digunakan untuk mendukung program gubernur dalam membantu masyarakat.
Menurut Wirawan yang putra sulung Irjen (purn) IGM Putera Astaman ini, pembangunan bandara baru di Buleleng diperkirakan paling tidak akan membutuhkan investasi sekitar Rp 8 triliun, dengan lama waktu pengerjaan sekitar 4 hingga 5 tahun.
“Saya yakin ini akan bisa dilakukan jika BUMD Pemprov Bali sudah terbentuk nanti. BUMD milik Pemprov Jawa barat saja sudah bisa melakukan hal itu, dan kini bandara barunya sudah hampir jadi,” papar pria yang selama ini dipercaya mengelola aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta.
Tak hanya pembangunan bandara baru di Bali utara, BUMD milik Pemprov Bali juga bisa melakukan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bali selatan dan utara.
“Tapi ini memerlukan sinergi berbagai pihak di Bali. Pertama yang harus dilakukan adalah membentuk BUMD Pemprov Bali yang akan menjalankan itu semua dengan manajeman dan tenaga profesional di bidangnya,” ujar alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran Bandung ini.
Seperti diketahui, rencana pembangunan bandara baru di Bali Utara Buleleng,ada dua lokasi yang memungkinkan yakni di wilayah Timur Kubutambahan dan di bagian barat Kecamatan Gerokgak. (ana)
