inilahbali.com, Denpasar: Ada yang sedikit mengejutkan pada acara sarasehan bertajuk “Pembangunan Pariwisata Bali ke Depan” yang digelar di Gedung Kertha Sabha Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (5/11).

Siapa nyana, di akhir acara, setelah terjadi pro dan kontra dari kalangan tokoh terhadap program KSPN (kawasan strategis pariwisata nasional), Gubernur Bali Made Mangku Pastika melontarkan gagasan atau usulan Pura dalam radius tertentu tidak boleh dikunjungi wisatawan.

“Kita wajib untuk menjaga semuanya (kesucian Pura) itu. Kalau perlu barangkali dan kami harus berbicara dengan kalangan pariwisata, pura itu dalam radius tertentu tidak boleh didatangi wisatawan,” ujar Pastika.

Dalam pandangan Pastika, mengeluarkan Pura sebagai daya tarik wisata itu dinilai cara paling aman untuk menjaga kesucian pura karena tidak ada yang bisa menjamin setiap wisatawan (wanita) yang datang itu sedang tidak datang bulan.

“Jadi kesimpulan saya, mungkin sudah saatnya Pura itu tidak boleh lagi dikunjungi wisatawan. Jadi stop saja Pura Besakih, Batur dan minimal Pura Sad Kahyangan sebagai daya tarik wisata, minimal lima tahun ke depan selama pemerintahan saya,” papar Gubernur Pastika.

Gubernur yang eks transmigran ini menyadari bahwa pura memang untuk kegiatan bersembahyang, dan jika didatangi banyak orang, maka mereka yang bersembahyang bisa terganggu.

Tidak hanya wisatawan, bahkan di sekitar Pura juga bermunculan pedagang dengan dagangan yang tak berhubungan langsung dengan kepentingan persembahyangan. Misalnya jualan sepatu, hingga pakaian dalam wanita yang tergantung. Ada juga pedagang yang memutar lagu-lagu bersuara keras yang semua ini bias menganggu kkekhusyukan umat bersembahyang.

Terkait berbagai masukan dalam sarasehan itu, Pastika sependapat akan segera membentuk tim pengkajian terhadap usulannya itu dan upaya terbaik menyikapi persoalan KSPN. Di sisi lain, akan dibentuk semacam lembaga otoritas yang mengurusi penataan pura selama tidak dijadikan daya tarik wisata.

Bahkan Gubernur Pastika segera akan melaporkan masalah KSPN ini kepada presiden untuk ditunda karena belum bisa dilaksanakan. “Besok (Rabu) Bapak Presiden ke Bali, saya akan laporkan PP No 50/2011 belum bias dilaksanakan di Bali,” ujar Mangku Pastika.

Seperti diketahui, pada sarasehan ini yang menjadi pokok bahasan adalah KSPN Besakih-Gunung Agung dari 11 KSPN di Bali yang belakangan ini menjadi polemik berkepanjangan. Di antara pendapat yang kontra mengusulkan agar khusus KSPN Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya agar dikeluarkan atau direvisi karena dinilai nantinya ada celah untuk pembangunan faslitas pariwisata yang pada gilirannya berpotensi mengontaminasi kesucian Pura Besakih.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prof I Gde Pitana yang tampil sebagai narasumber utama memaparkan, secara nasional KSPN yang diatur dalam PP No 50/2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional, menetapkan 88 KSPN, 222 kawasan pengembangan pariwsata nasional (KPPN), dan 50 destinasi pariwisata nasional (DPN).

“Sewaktu pembahasan, banyak daerah yang berebut agar daerahnya bisa masuk dalam KSPN,” ujar Pitana. (der)

inilahbali.com, Denpasar: Masih adanya sikap pro dan kontra, Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta agar program pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) ditunda karena belum bisa dilaksanakan.

“Tidak hanya untuk kawasan Besakih, tapi ke-11 KSPN belum bisa dilaksanakan,” tandas Gubernur Made Mangku Pastika di hadapan sekitar seratus peserta sarasehan bertajuk “Pembangunan Pariwisata Bali ke Depan” di Gedung Kertha Sabha Rumah Dinas Gubernur Bali, Selasa (5/11).

Belum bisa dilaksanakannya KSPN tersebut, setelah mendengar berbagai pandangan dan masukan dari berbagai tokoh peserta sarasehan. Mengapa ke-11 KSPN belum bisa dilaksanakan, karena hampir semua yang ditetapkan dalam 11 KSPN tersebut ada Pura (tempat suci agama Hindu), yang selama ini memicu sikap pro dan kontra seperti di kawasan Besakih Kabupaten karangasem.

Khusus untuk kawasan Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya yang masuk sebagai salah satu KSPN di Bali telah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan dari Sabha Pandita (kelompok sulinggih/pendeta) Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali juga sudah tegas menolaknya.

Dari hasil diskusi yang berkembang pada sarasehan itu, Gubernur Pastika pun menyatakan akan segera menyampaikan ke presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kebetulan besok (Rabu, 6/11) Bapak Presiden dating ke Bali, saya akan laporkan KSPN di Bali belum bisa dilaksanakan,” ujar Gubernur Pastika.

Soal penolakan belum bisa melaksanakan, Gubernur Pastika mengaku juga pernah melakukan hal yang sama ketika diberlakukannya UU Anti Pornografi dan Anti Porno Aksi. “Dulu saya juga pernah mengatakan Bali tidak bisa melaksanakan UU Anti Pornografi,” ujar mantan Kapolda Bali ini.

Terhadap dana Rp5 miliar yang sudah dikucurkan pemerintah pusat dalam program KSPN, Gubernur minta agar dikembalikan dulu mengingat proyek KSPN belum bisa dilaksanakan.

I Gde Pitana, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang menjadi narasumber utama pada sarasehan itu mengatakan program KSPN itu bukanlah dimaksudkan untuk pembangunan fasilitas pariwisata seperti hotel.

Dalam program ini, Provinsi Bali mendapatkan jatah 11 KSPN yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Bali, yang salah satunya adalah kawasan Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya.

Penetapan 11 KSPN di Bali tersebut sesuai hasil rapat sinkronisasi dan harmonisasi pemerintah pusat dengan berbagai komponen masyarakat Bali yang dilakukan sejak tahun 2010 hingga pertengahan 2011.

“Pada saat pembahasan, banyak daerah yang berebut agar daerahnya bisa masuk dalam KSPN,” ujar Pitana. Semua hasil penetapan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2011.

Pitana juga merinci di seluruh Indonesia ditetapkan 88 KSPN, 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) dan 50 destinasi pariwisata nasional (DPN). (der)