Category Archives: Kabar Bali

Pasca PKB, Disusul ‘Bali Mandara Mahalango’

inilahbali.com, DENPASAR – Sepanjang 2014 ini, Taman Budaya benar-benar lebih meriah dengan gelaran seni budaya. Sebab selain ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) yang rutin setiap tahun (Juni-Juli), tahun ini juga akan digelar perhelatan seni budaya yang bertajuk ‘Bali Mandara Mahalango: Dinamika Seni Budaya Menuju Kesejahteraan, Kemajuan dan Keagungan Peradaban Bali’.

Ajang ini sebagai upaya memberdayakan kembali sekaa (kelompok seni), sanggar, yayasan seni tradisional dan modern serta memaksimalkan fungsi Taman Budaya Denpasar sebagai pusat aktivitas seni budaya sekaligus mengimplementasikan program aksi “Bali Mandara Jilid II” di bidang budaya.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk kecintaan masyarakat terhadap budaya Bali yang adiluhung sekaligus memberi ruang berksenian bagi kelompok dan komunitas seni baik tradisional dan modern dengan mengoptimalkan fungsi Taman Budaya sebagai pusat kesenian dan budaya Bali,” ujar Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra,SH Jumat (11/7/2014).

Rangkaian acara ini, lanjut Mahendra, akan dikemas dalam materi pagelaran kesenian, pelatihan tari dan tabuh, pemilihan Jegeg Bagus Bali, pameran industri kerajinan dan kuliner. Sesuai jadual, ajang ini akan digelar mulai 13 Juli hingga 13 Agustus.

Selama pagelaran sebulan penuh, Bali Mandara Mahalango ini akan melibatkan 64 sekaa/sanggar/yayasan seni untuk pelatihan tari dan tabuh dengan menampilkan berbagai bentuk kesenian, baik kesenian pelestarian dan pengembangan, kreasi baru maupun kesenian kolosal dan peragaan busana.

Rangkaian kegiatannya akan dimulai persis sehari setelah usainya PKB XXXVI, yakni pada 13 Juli hingga 13 Agustus 2014. Dengan adanya tambahan kegiatan budaya ini, berarti kesan ‘sepi’ Taman Budaya dalam kesehariannya akan berkurang. (ana)

BUMD Pemprov Bali Berpeluang Ambilalih Pembangunan Bandara Buleleng

Anak Agung Putu Ngurah Wirawan.(Foto: inilahbali.com)

Anak Agung Putu Ngurah Wirawan.(Foto: inilahbali.com)

inilahbali.com, Denpasar – Rencana pembangunan bandara internasional di Kabupaten Buleleng Bali yang samapai saat ini belum belum jelas perkembangannya, bisa saja diambil alih sekaligus dipimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Bali.

“Badan Usaha Milik Daerah milik Pemprov Bali bisa saja mengambil alih dengan memprakarsai pembangunan bandara di Buleleng,” kata Direktur Jakarta Marga Jaya yang juga dikenal pakar infrastruktur, Anak Agung Ngurah Putu Wirawan, di Denpasar usai pertemuan dengan jajaran SKPD Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Madya Kantor Gubernur,kamis (16/1).

Pemikiran Ngurah Wirawan yang lahir dan besar di ibu kota Jakarta ini mengambil contoh pembangunan bandara internasional di Jawa Barat yang diprakarsai dan dipimpin oleh Pemprov Jabar. Saham yang dimiliki Pemprov Jabar dalam pembangunan bandara baru ini lebih besar dibanding saham Angkasa Pura yang ikut ambil bagian dalam proyek pembangunan tersebut.

“Jadi Pemerintah Provinsi punya saham mayoritas di bandara tersebut, tidak seperti Bandara Ngurah Rai Bali, dimana sepenuhnya milik PT Angkasa Pura,” papar Ngurah Wirawan yang juga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Bali ini.

Wirawan menganalogkan, BUMD ibaratnya tangan kanan gubernur yang perannya lebih kepada bisnis dengan mengelola aset. Karena seorang birokrat seperti gubernur takmungkin berbisnis. Dengan begitu, melalui peran BUMD inilah sangat berpeluang untuk mengelola aset,dan lewat CSR nya bisa digunakan untuk mendukung program gubernur dalam membantu masyarakat.

Menurut Wirawan yang putra sulung Irjen (purn) IGM Putera Astaman ini, pembangunan bandara baru di Buleleng diperkirakan paling tidak akan membutuhkan investasi sekitar Rp 8 triliun, dengan lama waktu pengerjaan sekitar 4 hingga 5 tahun.

“Saya yakin ini akan bisa dilakukan jika BUMD Pemprov Bali sudah terbentuk nanti. BUMD milik Pemprov Jawa barat saja sudah bisa melakukan hal itu, dan kini bandara barunya sudah hampir jadi,” papar pria yang selama ini dipercaya mengelola aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta.

Tak hanya pembangunan bandara baru di Bali utara, BUMD milik Pemprov Bali juga bisa melakukan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bali selatan dan utara.

“Tapi ini memerlukan sinergi berbagai pihak di Bali. Pertama yang harus dilakukan adalah membentuk BUMD Pemprov Bali yang akan menjalankan itu semua dengan manajeman dan tenaga profesional di bidangnya,” ujar alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran Bandung ini.

Seperti diketahui, rencana pembangunan bandara baru di Bali Utara Buleleng,ada dua lokasi yang memungkinkan yakni di wilayah Timur Kubutambahan dan di bagian barat Kecamatan Gerokgak. (ana)

Kades/Lurah se-Denpasar Lomba Pungut Sampah Plastik

Rapat Koordinasi Kades-Lurah se-Denpasar dipimpin Walikota IB Rai D. Mantra.(Foto: humas Pemkot)

Rapat Koordinasi Kades-Lurah se-Denpasar dipimpin Walikota IB Rai D. Mantra.(Foto: humas Pemkot)

inilhbali.com, Denpasar – Acara lomba yang satu ini boleh jadi cukup unik  serangkaian menyambut HUT ke-226 Kota Denpasar.  Yakni seluruh kepala desa/lurah se-Denpasar akan diliibtkan dalam lomba memungut sampah plastik.

“Untuk memeriahkan HUT Kota Denpasar kepala desa/lurah akan melakukan aksi perang terhadap sampah dengan menggelar lomba memungut sampah plastik secara serentak, serta diharapkan para kades dan lurah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memerangi sampah,” ujar Ketua Forum Kades/Lurah se-Kota Denpasar, Ida Bagus Bima Putra, Kamis (16/1) pada rapat koordinasi HUT Kota Denpasar.

Lomba perang terhadap sampah itu akan digelar pada 16 Februari dimasing-masing desa/kelurahan secara serentak. Dengan lomba ini diharapkan Kota Denpasar nantinya benar-benar bebas sampah.
Lebih lanjut dikatakan pada pelaksanaan lomba memungut sampah nantinya para kades/lurah diharapkan nantinya Denpasar bisa bebas sampah plastik.

Menurutnya, Kades/Lurah tidak hanya memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakatat, namun juga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan seperti sosial, budaya maupun masalah kebersihan yang menjadi tantangan saat ini.

Pada 2014 yang merupakan tahun ‘kuda kayu’ ini diharapkan dapat memberikan semangat baru dalam mewujudkan pembangunan di Kota Denpasar, khusunya terkait masalah kebersihan.

“Lomba memungut sampah plastik yang dilaksnakan tahun ini intinya bagaimana mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di Kota Denpasar,” kata Bima Putra.

Sementara Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan desa/kelurahan dalam menyambut HUT Kota Denpasar.

“Masalah kebersihan harus terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di Kota Denpasar,” ujar Rai Mantra. (ana)

Turun Kuota Pupuk Urea di Bali, Organik Naik


 

Inilah salah satu proses pembuatan pupuk organik di Bali. (Foto: inilahbali.com)

Inilah salah satu proses pembuatan pupuk organik di Bali. (Foto: inilahbali.com)

inilahbali.com, Denpasar – Kuota pupuk urea di Bali tahun ini anjlok dibanding tahun lalu. Yakni dari 42.480 ton tahun lalu, tahun ini hanya 36.200 ton.

“Tahun ini kuota pupuk urea untuk Bali menurun dibanding tahun tahun lalu,” ujar Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Tanaman pangan Provinsi Bali, Wayan Sunarta, Senin (13/1).

Penurunan juga terjadi pada pupuk  ZA yakni dari 7.700 ton pada 2013 menjadi 6.000 ton tahun ini. Begitu juga jenis NPK dari 22.854 ton realisasi pada 2013, tahun ini jatahnya turun menjadi 19.800 ton.

“Namun turunnya kuota pupuk urea di Bali diimbangi dengan kenaikan subsidi pupuk organik,” jelas Sunarta.

Menurut Sunarta, besaran subsidi pupuk organikdari Pemprov Bali tahun ini mencapai Rp10 miliar,naik dari Rp4miliar tahun lalu. Dengan besarnya nilai subsidi ini, maka akan bisa lebih banyak menyediakan kuota pupuk organik dengan harga murah,yakni mencapai 21.600 ton.Angka ini meningkat dari realisasi tahun lalu 19.144 ton.

“Peningkatan subsidi maupun kuota pupuk organik di Bali ini sejalan dengan komitmen program Bali Mandara dalam menuju Bali sebagai provinsi organik,” terang Sunarta.

Salah seorang petani di Desa Megati Kabupaten Tabanan, Wayan Suadika mengaku tak masalah dengan kebutuhan pupuk, karena sudah beralih pada penggunaan pupuk organik, selain murah juga mudah diperoleh. (ana)

 

Taman Nusa Gelar Pesamuan Budaya

Jaringan Kota Pusaka – ‘Taman Nusa’ Gelar Pesamuan Budaya

Taman Nusa Gelar Pesamuan Budayainilahbali.com, Gianyar: Daya tarik budaya yang disuguhkan Taman Nusa di Banjar Blahpane Kelod Desa Sidan Kabupaten Gianyar menuai pujian dari berbagai kalangan yang pernah berkunjung ke destinasi baru ini. Tak terkecuali rombongan dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang merupakan forum kerja sama para walikota dan bupati yang kotanya memiliki warisan budaya.

“Tempat ini sangat menarik dengan menghadirkan berbagai rumah tradisional di Indonesia,” ujar Ketua Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Burhanudin di sela-sela acara Pesamuan Budaya yang terselenggara atas kerja sama JKPI dengan Taman Nusa, Sabtu (23/11).

Pesamuan Budaya yang dirangkaian dengan kegiatan World Culture Forum ini tercatat baru kali pertama digelar dan dinilai sangat positif untuk dijadikan sebagai ajang tukar-menukar informasi. Pasalnya, visi dan misi antar kedua lembaga ini tidakjauh berbeda yakni untuk konservasi dan pengembangan perkotaan secara berkelanjutan. Sementara Taman Nusa adalah taman wisata pendidikan yang menawarkan informasi budaya Indonesia.

“Kita harapkan nantinya diharapkan saling tukar informasi antara Jaringan Kota Pusaka Indonesia dan Taman Nusa,” harap Burhanudin yang juga Walikota Ternate ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Ukus Kuswara mengapresiasi keberadaan Taman Nusa yang konsepnya mirip Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. “Konsep Taman Nusa ini sangat jelas melestarikan budaya Nusantara,” komentarnya.

Taman Nusa Gelar Pesamuan Budaya

“Konsep Taman Nusa sangat jelas memberi gambaran tentang budaya Indonesia. Sangat tepat dibangun di Bali karena Bali selamaini dikenal sebagai corongnya informasi Indonesia,” kata Ukus Kuswara, di sela acara Pesamuan Budayadi Taman Nusa.

Adanya kesamaan visi dan konsep Taman Nusa dengan Jaringan Kota Pusaka Indonesia, Kuswara menyatakan siap akan menjalin hubungan saling tukar informasi terutama yang berkaitan dengan budaya, pariwisata, pendidikan dan sekaligus aspek ekonominya.

“Dengan adanya saling tukar-menukar informasi ini, Bali and Beyond juga akan bisa cepat terkenal. Indonesia memang sangat kaya dengan potensi budayanya,” ujar Kuswara.

Sementara itu pendiri sekaligus pemilik Taman Nusa, Santoso Senangsyah mengatakan dirinya akan tetap berkomitmen untuk menjadikan Taman Nusa sebagai jendela dunia dengan mengoleksi menampilkan aneka ragam rumah tradisional di Indonesia. Rumah-rumah tradisional yang merupakan rangkaian sejarah budaya Nusantara itu ingin dia jadikan sebagai media pendidikan bagi generasi muda.

“Ini mimpi saya mendirikan Taman Nusa, dan saya berkomitmen menjadikannya sebagai jendela dunia,” ujar Santoso Senangsyah. (ana)

Sumber Kelampok

Pansus DPRD Bali Tangani Kisruh Sumber Kelampok

Sumber Kelampokinilahbali.com, Denpasar: Tuntutan warga Desa Sumber Kelampok Kabupaten Buleleng Bali terhadap lahan aset milik Pemerintah Provinsi Bali segera ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus oleh DPRD Bali.

Demikian terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, Ketua Komisi I DPRD Bali I Made Arjaya, Kapolda Bali Irjen Benny Mukolu, serta Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan pimpinan DPRD Buleleng di Gedung Wiswa Sabha, Senin (11/11).

Sementara perwakilan dari warga Desa Sumber Kelampok yang sudah menyanggupi hadir tapi tidak jadi datang tanpa alasan jelas.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Pastika mengaku tidak punya kewenangan memberikan rekomendasi atau menyetujui permohonan warga Desa Sumber Kelampok atas aset milik Pemerintah Provinsi Bali.

Hal ini disebabkan, sesuai prosedur hukum, pelepasan aset milik Pemprov Bali itu harus didahului dengan adanya rekomendasi dari DPRD Bali. Dengan adanya rekomendasi tersebut, gubernur selanjutnya melakukan pengkajian. Dan bila dalam kajian itu, gubernur menyetujui maka masih harus minta persetujuan Dewan. Bila Dewan setuju, barulah gubernur gubernur boleh mengeluarkan SK ( surat keputusan) tentang pelepasan aset bersangkutan.

“Jadi kami belum bisa janji kepada warga Sumber Kelampok, karena harus mengikuti mekanisme dan prosedur ketentuan hukum,” kata gubernur.

Terkait hal itu, Pastika mendukung rencana DPRD Bali yang akan segera membentuk Pansus dengan melibatkan banyak pihak.

Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya mengatakan pihaknya di Dewan dengan melibatkan fraksi-fraksi akan segera membentuk Pansus guna mmperoleh data yang lengkap terkait adanya permohonan warga untuk memiliki lahan di Sumber Kelampok yang dikllaim sudah dihuni sejak puluhan tahun secara turun-temurun.

Baik Gubernur maupun Arjaya mengatakan bahwa klaim warga atas aset Pemprov di Sumber Kelampok itu sebagai tanah telantar itu tidaklah benar. Sebab sesuai PP no. 11/2010 bahwa aset lahan milik pemerintah Pemprov Bali tidak ada istilah ditelantarkan.

Pernyataan senada juga dipertegas Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Heri Santoso bahwa sesuai perundang-undangan, tidak ada aset lahan milik pemerintah provinsi yang statusnya telantar.

Heri menyebutkan, luas areal aset lahan milik Pemprov Bali di sekitar Desa Sumber Kelampok terdiri atas tiga bagian, yakni hak guna usaha (HGU) Margarana II seluas 267 hektare, HGU Margarana III seluas 141,56 hektare dan yang ketiga adalah di Desa Pemuteran.

Seperti diketahui masalah lahan ini sempat memunculkan aksi blokade jalan raya jalur Singaraja-Gilimanuk oleh warga setempat selama 36 jam sejak Kamis (7/11) hingga Sabtu (9/11) yang sempat melumpuhkan arus transportasi poros Bali utara tersebut. (der)

Bedah Rumah

Bedah Rumah KK Miskin di Bali Dianggarkan Rp30 Juta/Unit

Bedah Rumahinilahbali.com, Denpasar: Anggaran bedah rumah di Bali mulai 2014 dinaikkan menjadi Rp30 juta/unit. Besaran ini naik Rp5 juta dibandingkan pada 2013 yang dianggarkan Rp25 juta/unit.

Adanya kenaikan anggaran tersebut, menurut Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta karena adanya kenaikan harga BBM yang secara idak langsung juga ikut mengangkat harga komponen bahan bangunan.

Program bedah rumah ini merupakan salah satu dari program unggulan Bali Mandara dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan di Pulau Dewata. Hingga kini dalam kurun waktu sejak 2009 sudah berhasil dibangun 6000 unit rumah untuk KK miskin di seluruh Bali.

Saat ini, kata Sudikerta, KK miskin yang masih memerlukan bedah rumah sebanyak 14.135 unit, karena sebelumnya berjumlah 20.135 KK miskin.

Untuk mempercepat pemenuhan rumah layak huni bagi KK miskin tersebut, pihak Pemprov Bali menjalin kerja sama dengan kalangan perusahaan BUMN/swasta, mulai dari kalangan perbankan, perhotelan, kontraktor hingga perusahaan minuman melalui dana tanggung jawab sosialnya (CSR)- nya. Saat ini ada 300 perusahaan yang diharapkan ikut berpartisipasi.

Dari 6000 unit rumah layak huni yang dibangun untuk KK miskin itu, 705 di antaranya merupakan partisipasi dari kalangan perusahaan BUMN/swasta. Ke depannya diharapkan akan lebih banyak lagi kalangan swasta yang ikut ambil bagian dalam pengentasan kemiskinan di Bali.

Sudikerta juga menjelaskan, KK miskin yang terbanyak memerlukan bedah rumah ada di Buleleng yakni mencapai 7.600 unit, disusul karangasem, Tabanan, bahkan Kabupaten yang dikenal sebagai kabupaten kaya juga membutuhkan 386 unit rumah layak huni untuk KK miskin.

Selain bedah rumah, cara lain dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Bali, lanjut Ketua DPD Partai Golkar Bali ini, adalah memberikan dana pendidikan beasiswa bagi anak-anak terutama dari kalangan KK miskin. (der)

Jalur Hijau

Jalur Hijau di Tabanan Dilanggar

Jalur Hijauinilahbali.com, Tabanan: Kawasan jalur hijau di Kabupaten Tabanan Bali tepatnya di Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri dilanggar. Sepanjang 400 meter jalur hijau yang lokasinya di sebelah barat jalan belakangan diketahui sudah dirangsek pembangunan perumahan.

Hal itu terungkap dari inspeksi mendadak (sidak) Panitia Khusus (Pansus) VII Jalur Hijau DPRD Tabanan ke lokasi tersebut. Parahnya lagi, dari sekitar 52 unit bangunan yang sudah berdiri di lokasi itu, 8 di antaranya malah sudah mengantongi IMB (izin mendirikan bangunan) dari Pemkab Tabanan.

“Dari sidak kami di lokasi, ternyata dari 52 unit yang sudah dibangun, delapan di antaranya malah sudah mendapatkan IMB,” ujar Wakil Ketua Pansus VII Jalur Hijau DPRD Tabanan, Ketut Loka Antara, Sabtu (9/11).
Loka yang politisi partai Golkar ini menjelaskan, jalur hijau di Desa Pandak Gede itu ada sepanjang 900 meter dengan kedalaman 300 meter. Namun sepanjang 400 meter malah sudah diterobos pengembang yang sudah dibangunin perumahan.

“Ini jelas pengawasan dari Pemkab Tabanan sangat lemah, terbukti kawasan yang masih berstatus jalur hijau malah sudah dilanggar dan bahkan sudah ber IMB,” ujar Loka Antara.
Padahal, lanjut anggota Komisi III DPRD Tabanan ini, sesuati ketentuan, bahwa pasca terbitnya Perda No 11/2002, tidak dibolehkan ada bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai jalur hijau. Di Tabanan sendiri, diperkirakan ada 7 titik jalur hijau, namun dia lupa secara detailnya karena harus membuka catatan.

Atas kondisi tersebut, Loka akan menindaklanjutinya, antara lain akan meminta penjelasan kepada pihak eksekutif perihal terjadinya pelanggaran. Termasuk terbitnya IMB di jalur hijau, padahal di jalur hijau koefisen dasar bangunan (KDB) 0%.

Belakangan, Loka mengakui ada usulan dari masyarakat yang menginginkan sisa areal yang masih 500 meter di jalur hijau Pandak Gede tersebut agar dicabut atau dihapus sebagai jalur hijau. Terhadap usulan tersebut, Loka akan mengkajinya lebih jauh terutama mempertimbangkan dampaknya.

Seperti diketahui, Pansus Jalur Hijau DPRD Tabanan baru memulai sidaknya dari sekian titik jalur hijau yang ada di Tabanan. Tujuan sidak ini untuk mengetahui secara riil perkembangan kawasan jalur hijau.

Loka juga mengatakan, hasil sidak akan menjadi acuan pansus dalam membahas rancangan Perda Jalur Hijau, dengan harapan tidak muncul persoalan dikemudian hari. (der)

Rumah Pintar ditinjau Ny Menokesra

Rumah Pintar di Karangasem Akan Diresmikan Ani Yudhoyono

Rumah Pintar ditinjau Ny Menokesrainilahbali.com, Karangasem: Rumah Pintar di Kabupaten Karangasem, Bali sesuai jadwal akan diresmikan Ibu Negara Ani Yudhoyono pada 24 November 2013 serangkaian kunjungan kerja Presiden SB Yudhoyono di kabupaten ujung timur pulau Bali tersebut.

Serangkaian agenda tersebut, segala persiapan pun telah dilakukan jajaran Pemkab karangasem. Bahkan guna memastikan kesiapan di Rumah Pintar yang merupakan satu-satunya di Karangasem ini, Nyonya Menko Kesra Agung Laksono didampingi sejumlah pengurus Solidaritas Ibu-Ibu Kabinet Indonesia Bersatu (Sikib II), Rabu (30/10) turut turun ke lokasi melakukan pengecekan.

Ketika tiba di lokasi Dusun Muntigunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Nyonya Menko Kesra yang diterima Nyonya Sujani Geredeg dan Nyonya Sumawati Sukerana, langsung memeriksa perlengkapan rumah pintar.

Yang menjadi perhatian utama antara lain masalah kekurangan buku, foto kepala negara, an ketersediaan aliran listrik. Sementara persiapan fisik gedung sejak selesai sudah disempurnakan antara lain bagian anak tangga yang sebelumnya tidak ideal, cat tembok sudah dilukis, fasilitas permainan, sarana rak buku dan mobuler lainnya.

Untuk kegiatan proses belajar di rumah pintar ini nantinya diikuti oleh anak-anak TK, siswa-siswi SD putus sekolah, remaja dan kalangan orang dewasa (umum). Kegiatan pameran yang dipersiapkan seperti anyaman ate, pembuatan ingka, serobong daksina, kerajinan dodol mete dan kacang mete, pembuatan klatkat, belajar nabuh gamelan gong, belajar menari Bali, membuat saab tutup banten, pembuatan kotak souvenir daun lontar, pembuatan aksesoris lukisan dan kap lampu dari buah Bila yang difinishing di pengepul daerah seni Gianyar.

Ketua Rumah Pintar, Ni Nengah Sari, S.Pd, M.Ag, menambahkan, kegiatan rumah pintar berlangsung semenjak pagi hari dengan aktivitas murid – murid TK, disusul kegiatan belajar kejar paket baik A, B maupu C, kegiatan mengayam, belajar kriya komputer, kriya panggung setiap sore hari.

Sumber dana kegiatan rumah pintar dibantu pemeritah pusat, sedangkan dari daerah ada di leading sektor ditangani Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Sedagkan pameran hasil produksi seputar desa Muntigunung yang dipersiapkan meliputi hasil bidang pertanian dalam arti luas, kerajinan maupun ketrampilan.

Kegiatan Kejar Paket A, B dan C adalah merupakan anak-anak dari kalangan kurang mampu dan gelandangan pengemis (gepeng) dngan mengutamakan menyasar anak-anak miskin putus sekolah. Sejumlah instansi yang terlibat secara terpadu antara lain Disprindag, Disdikpora, Diskominfo, Dinas Sosial, Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan (KPAD), Disbudpar, Bagian Kesra dengan difasilitasi PKK Kab. Karangasem.

Rumah pintar yang lebih dikhususkan bagi anak-anak kurang mampu di Muntigunung ini sumber dananya dari pemerintah pusat yang seluruhya mencapai sekitar Rp 500 juta. (der)