Tag Archives: hukum

Pansus DPRD Bali Tangani Kisruh Sumber Kelampok

inilahbali.com, Denpasar: Tuntutan warga Desa Sumber Kelampok Kabupaten Buleleng Bali terhadap lahan aset milik Pemerintah Provinsi Bali segera ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus oleh DPRD Bali.

Demikian terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, Ketua Komisi I DPRD Bali I Made Arjaya, Kapolda Bali Irjen Benny Mukolu, serta Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan pimpinan DPRD Buleleng di Gedung Wiswa Sabha, Senin (11/11).

Sementara perwakilan dari warga Desa Sumber Kelampok yang sudah menyanggupi hadir tapi tidak jadi datang tanpa alasan jelas.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Pastika mengaku tidak punya kewenangan memberikan rekomendasi atau menyetujui permohonan warga Desa Sumber Kelampok atas aset milik Pemerintah Provinsi Bali.

Hal ini disebabkan, sesuai prosedur hukum, pelepasan aset milik Pemprov Bali itu harus didahului dengan adanya rekomendasi dari DPRD Bali. Dengan adanya rekomendasi tersebut, gubernur selanjutnya melakukan pengkajian. Dan bila dalam kajian itu, gubernur menyetujui maka masih harus minta persetujuan Dewan. Bila Dewan setuju, barulah gubernur gubernur boleh mengeluarkan SK ( surat keputusan) tentang pelepasan aset bersangkutan.

“Jadi kami belum bisa janji kepada warga Sumber Kelampok, karena harus mengikuti mekanisme dan prosedur ketentuan hukum,” kata gubernur.

Terkait hal itu, Pastika mendukung rencana DPRD Bali yang akan segera membentuk Pansus dengan melibatkan banyak pihak.

Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya mengatakan pihaknya di Dewan dengan melibatkan fraksi-fraksi akan segera membentuk Pansus guna mmperoleh data yang lengkap terkait adanya permohonan warga untuk memiliki lahan di Sumber Kelampok yang dikllaim sudah dihuni sejak puluhan tahun secara turun-temurun.

Baik Gubernur maupun Arjaya mengatakan bahwa klaim warga atas aset Pemprov di Sumber Kelampok itu sebagai tanah telantar itu tidaklah benar. Sebab sesuai PP no. 11/2010 bahwa aset lahan milik pemerintah Pemprov Bali tidak ada istilah ditelantarkan.

Pernyataan senada juga dipertegas Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Heri Santoso bahwa sesuai perundang-undangan, tidak ada aset lahan milik pemerintah provinsi yang statusnya telantar.

Heri menyebutkan, luas areal aset lahan milik Pemprov Bali di sekitar Desa Sumber Kelampok terdiri atas tiga bagian, yakni hak guna usaha (HGU) Margarana II seluas 267 hektare, HGU Margarana III seluas 141,56 hektare dan yang ketiga adalah di Desa Pemuteran.

Seperti diketahui masalah lahan ini sempat memunculkan aksi blokade jalan raya jalur Singaraja-Gilimanuk oleh warga setempat selama 36 jam sejak Kamis (7/11) hingga Sabtu (9/11) yang sempat melumpuhkan arus transportasi poros Bali utara tersebut. (der)

Bali Rintis Miss Internet, 20 Finalis Terpilih

Leave a reply

inilahbali.com, Denpasar: Sepanjang bulan September 2013, di Bali ada dua gelaran ‘Miss’. Selain kontes Miss World, ada juga gelaran Miss Internet. Kedua event eksklusif ini sama-sama pertama kali dilangsungkan di Bali. Bahkan Miss Internet ini juga pertama kali di Indonesia. Dari rangkaian proses seleksi yang sudah berlangsung, kini sudah terpilih 20 perempuan melek internet sebagai finalis. Lewat event rintisan ini, Bali nantinya akan mendapatkan duta internet yang akan membantu kampanye pemanfaatan internet yang produktif.

“Indonesia akan memiliki duta internet yang menargetkan kelompok muda untuk lebih melek internet, dan itu dari Bali,” kata Wahid Juniarto, Ketua Panitia Miss Internet 2013, di Denpasar. Pria ini mengatakan inisiatif dari Bali ini sangat diapresiasi dan didukung oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pusat dan daerah.

Miss Internet terpilih akan mengemban sejumlah misi selama bertugas yang didukung sepenuhnya oleh APJII. Di antaranya menjadi peserta sejumlah pertemuan berkaitan dnegan teknologi dan informasi, menyosialisasikan kebijakan internet yang sehat, dan lainnya.

Menurut Wahid, Bali mencari satu icon mewakili kecerdasan dan kecantikan yang mewakili Internet di Bali. “Miss internet terpilih akan menggali sisi positif dari internet, sehingga kekhawatiran orang tua saat anaknya mengonsumsi internet lebih ringan,” jelasnya.

Selain itu mengarahkan masyarakat untuk memproduksi tidak hanya mengonsumsi. Sebanyak 20 finalis yang akan di karantina. Yang akan dilatih pada saat karantina antara lain public speaking, internet sehat, talent mapping, filed trip dan lainnya dari sejumlah pakar.

Saat Grand Final pada 14 September ini, akan dipilih 3 terbaik yang akan mendapat dukungan dana, fasilitas, dan kontrak kerja. Arnold Makasau, stering comitte Miss Internet mengatakan pada tahun depan event ini akan lebih luas jangkauannya karena melibatkan perempuan dari seluruh Indonesia tak hanya domisili Bali seperti saat ini. “Kami mengajak pihak lain ikut bekerja sama tahun depan. Namun host-nya tetap di Bali. Dari Bali untuk Indonesia,” ujar Arnold.

Para finalis dan sejumlah peserta lainnya akan juga berkesempatan mengikuti konferensi tata kelola internet atau Internet Governance Forum (IGF) pada Oktober nanti di Bali. Forum tata kelola internet ini menjadi forum bersama masyarakat sipil dan pemerintah untuk kebijakan internet di masa depan.

Untuk di Bali, menurut survey APJII 2012, jumlah pengguna internet 1,4 juta atau 34% dari hampir 4 juta penduduknya.

Menurut Zulfadly Syam, Ketua APJII Bali, pengguna internet tertinggi di Bali adalah mereka yang berpenghasilan Rp 2-3 juta per bulan. APJII Bali menargetkan penetrasi internet di Bali akan mencapai 60%.

Konferensi Tata Kelola Internet di Bali
Sapto Anggoro, Sekjen APJII pusat pada jumpa pers mengatakan inisiatif Bali dalam menyelenggarakan event perdana ini mendapat dukungan penuh karena menjadi terobosan untuk menjembatani penyedia jasa internet dan penggunanya.

“Usulan ini muncul saat Rakernas APJII dan sangat diapresiasi karena bisa mengurangi gap antara hal teknis istilah internet,” kata Sapto. Ia mengatakan para finalis juga akan dilibatkan langsung dalam event mengenai internet. Salah satunya event internasional Internet Governance Forum (IGF) yang akan dihelat pada Oktober di Bali. Sapto menyebut event ini akan diikuti sekitar 2000 orang yang mendiskusikan banyak hal terkait tata kelola internet.

“Pengguna internet di Indonesia saat ini sekitar 63 juta. Pada 2015 akan digenjot sampai setengah dari penduduk Indonesia sekitar 120 juta orang,” kata Sapto. Peluang inilah yang menurutnya harus diisi dengan kampanye pemanfaatan internet yang lebih produktif.

Menurut id-igf.or.id, laju penetrasi Internet di Indonesia masih sangat rendah disebabkan oleh berbagai hambatan. Di antaranya belum terbangunnya infrastruktur telekomunikasi pendukung yang memadai utamanya untuk wilayah timur Indonesia; Masih mahalnya biaya pemakaian Internet karena masih tingginya biaya interkoneksi internasional sampai dengan interkoneksi lokal (last mile); Masih kecilnya bandwith saluran Internet di Indonesia; Masih kecilnya penetrasi komputer di Indonesia.

Hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Masyarakat Informasi (World Summit on the Information Society – WSIS) tahun 2003 dan 2005, diharapkan seluruh negara di dunia menindak lanjuti Rencana Aksi (Action Plan) pembangunan dunia menuju masyarakat informasi yang menitik beratkan kepada kesejahteraan manusia dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Rencana aksi tersebut menyatakan di antaranya pada tahun 2015 diharapkan minimal separuh penduduk dunia harus sudah bisa mengakses informasi dengan menggunakan fasilitas TIK. Kunci utamanya adalah terletak pada kesiapan infrastruktur TIK yang dipergunakan untuk mengakses informasi yaitu fasilitas akses informasi yang didukung oleh teknologi Internet.

Dalam pertemuan Forum Pengelolaan Internet (Internet Governance Forum – IGF), sejumlah pihak yang terkait adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Parekraf, Kementerian Perdagangan, Dewan TIK Nasional, ICT Watch, PANDI, Asosiasi Penyelenggara Internet Teleponi (APITI), Air Putih, Federasi Teknologi Informasi Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer (APTIKOM), dan lain-lain. (ana)

ATASI HIV/AIDS DAN ‘HUMAN TRAFFICKING’ Bupati Artha All Out Kerahkan Dinas Terkait

Leave a reply

inilahbali.com, Jembrana: Persoalan HIV/AIDS dan perdagangan anak yang sekarang mencuat di Kabupaten Jembrana, rupanya membuat gerah Bupati Jembrana I Putu Artha. Orang nomor satu di Jembrana ini mengaku telah memerintahkan dinas-dinas terkait untuk mencegah dan meminimalisir kasus yang lebih besar datang lagi di Jembrana. Hal ini sekaligus membantah berbagai anggapan bahwa Pemkab Jembrana kurang tanggap terhadap kasus yang saat ini sedang hangat di Jembrana.

Dinas dan kantor yang diberi tugas itu antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Dikporaparbud, Kantor PPKB, Kantor Kesbanglinmaspol, Dinas Nakertrans serta Kantor Pol PP untuk pengawasan dan penindakan. Untuk Dinas Kesehatan dan Pendidikan diberikan tugas memantau tingkat perkembangan penderita HIV/AIDS sekaligus dalam hal pencegahan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah dalam mengadakan penyuluhan bahaya HIV/AIDS, tentang human trafficking dan bagaimana cara agar tidak terjerumus.

Sedangkan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana lebih banyak melakukan pendekatan dan pengawasan agar anak-anak tidak terjerumus pada kasus perdagangan anak. Pendekatan ini juga termasuk memberikan pemahaman pada orang tua dan keluarga terhadap bahaya memperkejakan anak dibawah umur. Bupati Artha juga telah memerintahkan kepada Dinas Nakertrans untuk mendata dan mengumpulkan para pemilik usaha dan investor di Jembrana, melarang keras memperkerjakan anak-anak di bawah umur. “Kita tegas melarang hal itu , Dinas Nakertrans wajib mengingatkan para pengusaha ini dan ada sanksi yang tegas bila melanggar, “ tandas Artha.

Namun Artha juga mengakui dalam perjalanan berbagai langkah yang dilakukannya ini masih mengalami kendala. Diantaranya semangat untuk memberantas human trafficking juga akan sia-sia apabila niat baik ini justru tidak didukung oleh orang tua korban sendiri. “Pada beberapa kasus dengan alasan ekonomi, orang tuanya sendiri justru merestui anaknya “ dipekerjakan” tanpa memperhitungkan bahaya ke depan dan masa depan anak itu sendiri. Hal ini membuat miris kita semua, “papar Artha.

Karena itu Artha menghimbau kepada semua pihak pemangku kepentingan seperti desa adat, desa dinas , sekolah dan lembaga pemerhati anak lainnya untuk bersama-sama memperhatikan persoalan ini. “ HIV/AIDS dan human trafficking ini saling berkaitan dan bisa kita cegah apabila ada perhatian bersama , tidak sendiri-sendiri,” ujarnya.

Selama ini pihaknya mengaku di bawah koordinasi dinas dikporaparbud, pihaknya telah berusaha memfasilitasi ruang bagi para anak maupun ABG-ABG Jembrana berkreasi agar menggunakan waktunya secara positif. Di antaranya melalui pertunjukan pentas malam minggu di gedung kesenian Bung Karno yang menampilkan kesenian masing-masing sekolah. Ada juga siraman rohani serta pasraman sekolah yang sudah
berjalan.

Selain itu, hambatan lainnya adalah Pemkab tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran itu. Karena itu Artha sangat berharap dengan akan segera disahkan dan diberlakukannya Perda tentang Human Trafficking, pemerintahnya nanti lebih memiliki “taring” untuk bertindak mengatasi masalah ini. “Dengan adanya payung berupa Perda ini kami akan intensifkan adanya pemeriksaan maupun sweeping kepada pihak maupun pengusaha yang terbukti melakukan human trafficking. Ini berlaku baik bagi orang lokal maupun investor asing, “tegasnya.

Sementara itu Kasubag Humas Polres Jembrana, AKP Wayan Setiajaya seizin Kapolres Jembrana mengatakan terkait dengan human trafficking pihaknya sudah melakukan penyelidikan. Namun sampai saat ini belum ada laporan atau pihak yang merasa dirugikan terkait hal ini. “Jika nanti ditindaklanjuti silahkan kalau ada yang merasa dirugikan/kebaratan agar melapor ke Polres Jembrana atau bila ada yang memiliki data akurat sesuai fakta silahkan lapor ke Polres,” jelasnya.

Di sisi lain Ketua DPRD Jembrana, Ketut Sugiasa menanggapi terkait adanya dugaan human trafficking di Jembrana mengatakan memang indikasi ke arah itu ada, namun untuk pembuktiannya adalah wewenang aparat penegak hukum. Namun semua ini katanya merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat seperti yang ada di desa pekraman. “Kami di DPRD baru menyelesaikan Perda tentang perdagangan orang, kami berharap dengan adanya Perda ini minimal bisa menanggulangi masalah ini. Peran orang tua sangat besar juga terhadap perilaku anak-anak,” jelasnya. Pihaknya mengusulkan agar sekolah ada pendidikan etika dan moral lebih dominan atau agar meningkatkan ekstrakulikuler di sekolah. (hsj)

WABUP SUKERANA: Keliru, Asumsi Pajak Online Mahal

Leave a reply

inilahbali.com, Karangasem: Asumsi yang menengarai bahwa sistem pembuatan program pelayanan pajak online berisiko harga mahal dan adanya kepentingan di balik upaya terobosan itu, sangat tidak benar dan keliru. Upaya tersebut murni untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak, tanpa adanya dugaan kebocoran dan penyimpangan lagi.

Demikian penegasan Wakil Bupati Karangasem, I Made Sukerana, SH, menyikapi perkembangan tentang prakarsa penyusunan payung hukum sistem pelayanan pajak online di Amlapura Selasa, (16/07/2013). Dikatakan, sekarang ini media sosial/online sudah menjadi kebutuhan keseharian dari publik, sehingga kemudahan pembayaran pajak pun juga harus dapat memanfaatkan teknologi tersebut sehingga bersifat lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara mudah, efektif dan efisien. Bahkan dari segi anggaran sesuai masukan teknis dari programmer, biaya untuk pembuatan program online dengan materi sistem pelayanan pajak sudah sangat murah, tidak seperti hasil gambaran sebelumnya yang mencapai miliaran rupiah.

Mengenai dugaan adanya kepentingan lain di balik rencana tersebut, Wabup I Made Sukerana, mengaku sangat mustahil program seperti itu ditunggangi maksud lain. Tujuan dalam membuat sistem pelayanan pajak online merupakan suatu perangkat sistem soft ware berbasis website yang dapat diakses publik. Bagaimana mungkin pembuatan suatu sistem lebih maju secara teknologi ada muatan kepentingan lain, kecuali kepentingan untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan perolehan pendapatan pajak kepada negara.

Sekda Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si didampingi Kadispenda I Nengah Toya, SE, M.AP menambahkan, pelayanan pajak online dalam era modernisasi pelayanan publik, sudah menjadi kebutuhan sistem manajemen perpajakan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan bidang perpajakan. Dikatakan, konsep pajak online dalam pengelolaan pajak PHR (Pajak Hotel dan Restoran) meliputi pelaporan, pembayaran dan pengawasan secara bertahap. Di bidang pelaporan WP (Wajib Pajak) dimudahkan penyampaian laporannya tanpa menyampaikan SPTPD namun hanya perlu mengklik SPTPD online dalam website Dispenda.

Untuk identitas WP digunakan Persoanal Identification Number (PIN) atau ID khusus bagi seluruh WP hotel dan restoran. Sedangkan untuk pembayaran akan dilakukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan bank sehingga WP dapat melakukan pembayaran pada outlet cabang bank yang terdekat dengan lokasi WP dan diketahuinya perkembangan penerimaan secara treal time.

Sementara di bidang pengawasan pemasangana aplikasiya pada WP trasaksinya menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet dan kerahasiaan data wajib pajak tetap terjaga.

Ditekankan, untuk kesiapan di Dispenda telah disiapkan SDM berkualifikasi teknik informatika untuki mengelola sistem secara profesional dan aplikasinya dalam tahap pengembangan. Untuk pemasangan aplikasi sistim online terus dilakukan sosialisasi pada WP hotel dan restoran dan rata-rata menunjukkan rerspon positif, sehigga bisa menyentuh wajib pajak yang perlu didukung adanya payung hukum terlebih dahulu. Semangat sistim online ini juga diinspirasi dari keberhasilan pengelolaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menggunakan CCTV pada pos pengawasan dan menggunakan kartu tanda pengambilan setiap pengangkutan. Sistem tersebut tenrnyata efektif meningkatkan peneriman PAD dengan pencapaian Rp14,6 miliar tahun 2010 meingkat menjadi Rp56,6 miliar tahun 2011 dan tahun 2012 melonjak menjadi Rp63,51 miliar.

Pajak hotel dan restoran bagi Pemkab Karangasem menjadi potensi pemasukan signifikan menyumbang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga perlu terus dilakukan pembenahan dalam sistem payung hukum maupun operasionalnya di lapangan. Tahun 2012 pajak hotel yag ditargetkan sebesar Rp11.600.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp12.768,988.401. Sedangkan pajak restoran yang ditargetkan sebesar Rp4.850.000.000 berhasil dicapai realisasi sebesar Rp 5.280.000.000. Sedangkan untuk tahun 2013 pajak hotel ditargetkan sebesar Rp11.600.000.000 hingga bulan Juni 2013 terealisasi sebesar Rp5.272.577.734,92 (45,45 %) dan pajak restoran yang ditargetkan sebesar Rp4.750.000.000, hingga bulan Juni berhasil terealisasi sebesar Rp 2.149.182.994 (45,25 %), dari tahap keduanya 45%. (ers/hms)

Wedakarna Terima Utusan Khusus Pendidikan AS

1 Reply

inilahbali.com, Denpasar: Tidak banyak yang tahu, bahwa jika orang tua berani menyekolahkan putra putri mereka di jenjang SMA, seharusnya para orang tua harus mempunyai rencana jelas bahwa setamat SMA, putra putri mereka wajib untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Mengingat lulusan SMA tidak memiliki skill dan kemampuan bekerja langsung. Hal itu berbeda dengan lulusan SMK, yang selama 3 tahun ditempa menjadi pekerja didunia industri.

Namun sayangnya, lulusan SMA/SMK didunia industri akan sulit mengandalkan ijazah SMK belaka, mengingat diperlukan promosi karir dan jenjang penghasilan yang lebih besar, dan itu bisa didapat jika SDM sudah mendapatkan gelar Sarjana (S1), belum lagi lulusan SMA/SMK disinyalir akan berjuang melawan sistem outsourcing ( Tenaga Kontrak ) yang merugikan masa depan. Namun solusi akan hal itu disampaikan oleh Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III ( Rektor Univ.Mahendradatta Bali ) disela – sela menerima Mr.Marshall S Smith ( Hon.Under Secretary of The US Department Of Education dibawah pemerintahan Presiden AS Obama), Senin (30/6).

Ia mengatakan bahwa lulusan SMK dapat dan sangat mungkin untuk kuliah S1, mengingat kebutuhan dunia global akan lulusan Bachelor – Undergaduate Degree (S1). ”Saya himbau kepada orang tua Bali dan para lulusan SMK baik negeri atau swasta, jika memungkinkan jangan menunda kuliah. Sebisa mungkin bekerjalah sambil kuliah,” tandas Wedakarna. .

Kata Wedakarnaa, dimanapun kuliah bagus, asalkan saya minta kuliah diprogram S1 ( Sarjana ), sesegera mungkin anak muda Bali harus menjadi sarjana, magister dan doktor. Bali perlu orang pintar untuk merebut pusat – pusat ekonomi yang sudah dikuasai oleh orang luar Bali. Dan tidak ada yang melarang, lulusan SMK bisa jadi sarjana, justru jika lulusan SMK bisa jadi sarjana ekonomi, sarjana teknik, sarjana hukum, sarjasna sosial Politik itu akan menghasilkan generasi yang hebat sekali. Begitu juga lulusan SMA, karena lulusan SMA menurut aturan seharusnya langsung ke perguruan tinggi karena tidak punya skill. Jadi rugi besar jika lulus SMA tapi tidak ke PT, karena hanya akan diombang ambingkan oleh perusahaan. “Kasian generasi muda Bali, pakai ijazah SMA/SMK dari kampung, gaji tidak naik – naik, promosi karir terhambat dan status kerja kontrak. Saya tidak rela jika anak – anak Bali menderita karena kurang cerdas berstrategi akan pendidikan,” ungkap Dr. Arya Wedakarna yang juga Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTISI Bali) ini.

Lalu bagaimana solusinya ? ”Di Bali ini ada 60 perguruan tinggi. Dan jangan jadikan kemiskinan sebagai halangan untuk sekolah. Sebagian dari PTN / PTS di Bali sudah ada program beasiswa. Silakan datangi kampus dan tanya. Astungkara dengan gotong royong kita bisa saling membantu. Tahun ini Universitas Mahendradatta Bali menyediakan 1000 Beasiswa S1 di Fakultas Ekonomi, Hukum, Teknik, Sosial Politik untuk lulusan SMA/SMK.

“Anak muda bisa kuliah pagi / sore dengan bebas biaya hingga semester VIII. Manfaatkan kesempatan ini, anak desa harus bisa kuliah. Bangkitkan rasa jengah Bali, rasa jengah itu bisa dilawan dengan mencerdaskan diri sendiri. Kalau sudah cerdas, maka tidak akan tergantung lagi pada siapapun. Ini dinamakan Berdikari ala Bung Karno.”ungkap Direktur Eksekutif Asosiasi BP-PTSI Bali. (ers)

Unmar Kembali Programkan 1000 Beasiswa Senilai Rp25,6 M

6 Replies

inilahbali.com, Denpasar: Universitas Mahendradatta (Unmar) Bali (d/h Marhaen) kembali meluncurkan 1000 beasiswa untuk Strata 1 ( S1 ) di 4 Fakultas yang dimilikinya, yakni Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Politik, Ekonomi dan Fakultas Teknik Industri. Niilai beasiswa itu mencapai Rp 25,6 juta per orang atau totalnya Rp 25,6 milyar selama setahun yang tersebar secara adil merata di 9 Kabupaen / Kota se-Bali.

Hal ini disampaikan oleh Rektor Unmar, Dr.Shri I Gst Ngrh Arya Wedakarna MWS III,SE (MTRU),M.Si di kampusnya di Denpasar, Rabu (26/6).

”Untuk kedua belas kalinya sejak 2001, Unmar meluncurkan program beasiswa untuk generasi muda di Bali agar dapat menikmati kuliah tanpa biaya sampai semester VIII. Selain itu kita subsidi juga pada saat program akhir yakni KKN, skripsi hingga wisuda. Ini hasil kerja sama Unmar dengan sejumlah tokoh dunia dan lembaga internasional yang bekerja sama baik dengan Unmar,” ungkap Dr. Arya Wedakarna.

Rektor termuda di Indonesia ini juga menekankan kepada civitas akademikanya khususnya Koodinator LP2M bahwa tugas utama mereka adalah menyosialisasikan pentingnya pendidikan tinggi setara S1 untuk generasi muda di daerah, dan mengubah karakter instan anak muda Bali.

”Saat ini didesa – desa, lulusan SMA/SMK terjangkit karakter instan untuk tidak kuliah S1. Tapi mereka hanya mengambil kuliah singkat Diploma atau semacam lembaga kursus dengan iming-iming cepat bekerja. Mereka tidak menyadari,bahwa mereka akan kesulitan mencari kerja di atas usia 30 tahun. Dunia kerja membutuhkan leader yang sarjana, karena ilmu manajemen itu didapat di universitas.

Tidak ada perusahaan atau institusi yang mengizinkan lulusan SMA/SMK atau diploma untuk memegang posisi kunci. Promosi karir itu bisa dicapai dengan gelar sarjana dan master. Dan Unmar ingin menyelamatkan anak muda Bali jadi sarjana,” tegas Wedakarna yang juga sebagai Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Bali ini.

Hal senada diungkap oleh Drs.Abdul Samad, SE,MM ( Wakil Rektor III Unmar ) yang menyatakan bahwa Unmar memberikan kesempatan pada anak muda sampai usia 25 tahun baik yang sudah bekerja atau belum bekerja untuk dapat bekerja sambil kuliah.

”Masyarakat dapat mencari informasi ini di kampus pusat atau kantor LP2M di seluruh Bali. Kuota 1000 Beasiswa ini diperuntukkan untuk lulusan SMA/SMK atau Kejar Paket C dari berbagai latar belakang. Manfaatkan kuliah tanpa biaya ini dengan maksimal, karena masa depan Bali terletak pada generasi cerdasnya. Apalagi sistem yang dipakai adalah sistem paket beasiswa yakni jaminan tamat dalam 3,5 – 4 tahun. Ayo jadi sarjana untuk Bali The Island of Science,” tandas Abdul Samad.

Unmar yang tercatat sebagai perguruan tinggi tertua di Bali ini sekarang memiliki kurang lebih 242 dosen peneliti di seluruh Bali. Semua akan dimaksimalkan untuk kesuksesan target Jubileum 50 Tahun Emas 2013. Apalagi Unmar sudah terakreditasi, dan mendapat gelar APTISI Award serta PTS Terbaik II dari Kopertis Wilayah VIII. (ers)